Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Ditjen Pas Janji Segera Laksanakan Amanat UU Pemasyarakatan Baru

Sosialisasi kepada unit pelaksana teknis (UPT) yakni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyikapi perubahan ini, juga dilakukan. 

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amendemen

UUD 1945, sebagai hukum negara tertinggi di NKRI, sudah berapa kali mengalami amendemen atau perubahan. Amendemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Bawaslu: Gagasan Kampanye di Kampus Bagus Asal tak Langgar UU

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengemukakan gagasan atau wacana melakukan kampanye di lingkungan kampus boleh saja tapi jangan sampai memicu konflik

Kemendikbud-Ristek Siapkan Regulasi Turunan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Kemendikbud-Ristek akan melakukan koordinasi di dalam pemerintah untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang ini.

Dosen UMY: Banyak Dampak Negatif dari Perkawinan Beda Agama

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, istilah perkawinan antaragama tidak direkognisi.

Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” ungkapnya

Berantas Perdagangan Satwa Liar, Komisi IV Dorong Revisi UU KSDAHE

Jeratan hukum pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta, yang saat ini dinilai tidak memberikan efek jera pada para pelaku.

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual dan 62 anggota tidak hadir dengan izin.

DPR Prioritaskan Pembahasan Delapan Isu Penting dan Penuntasan RUU

Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Istana Pastikan Aturan Turunan UU TPKS Segera Disusun

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

Puan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU TPKS

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,”

Tidak Berikan Keuntungan Masyarakat, Guru Honorer Minta MK Batalkan UU IKN

Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota negara, tidak jelas.

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU."

Publik Tunggu Aturan Turunan UU TPKS

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, aturan UU TPKS harus sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat akan perlindungan kekerasan seksual yang berpihak terhadap korban.

MK Minta Bukti Tambahan dari DPR Terkait Gugatan uji Formil UU IKN

Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat dengan jalur cepat.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting