Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KPK terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Aset yang disamarkan diduga sudah mencapai puluhan miliaran rupiah.
Grace Tahir hanya bungkam usai diperiksa penyidik KPK terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Rafael Alun Trisambodo.
KPK mengusut asal mula uang Rafael Alun Trisambodo yang dipergunakan untuk menggerakan perusahaannya.
KPK mendalami peran dari keluarga Rafael Alun Trisambodo terkait kasus dugaan pencucian uang.
KPK menjerat Rafael Alun Trisambodo dalam pasal dugaan pencucian uang.
KPK memanggil tiga saksi untuk pengembangan kasus Lukas Enembe. Salah satu yang dipanggil ialah pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua Ridwan Sumasukun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
Satgas Mafia Pajak harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama mengenai fungsi, tugas, dan progres kinerjanya.
Demi menjaga independensi, KPK tidak menjadi anggota dari satgas mafia pajak RP349 triliun.
Yunus Huesin mengaku satgas tengah mengevaluasi 300 laporan hasil audit dan informasi dari PPATK sebelum tenggat waktu selesai.
Satgas mafia pajak 349 Triliun menyusun prioritas kasus yang diselidiki. Ini kasus yang diprioritaskan.
KPK menyelusui Rafael Alun Trisambodo melalui Notaris PPAT Fransiscus Xaverius Arsin pada Kamis (4/5).
KPK memeriksa kaitan aset yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo dan jabatannya di ditjen pajak Kemenkeu.
ANGGOTA tenaga ahli Satgas TPPU Danang Widoyoko menuturkan tim masih menunggu kepastian tugas dan kewenangan satgas dari Menko Polhukam Mahfud MD.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari menilai satgas bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menelusuri lebih dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu tidak terlalu dibutuhkan.
"Tentu Satgas ini baru dianggap berarti kalau bisa mendukung upaya pro justitia atau langkah-langkah hukum berupa proses hukum terhadap segala bentuk TPPU di dalam angka Rp349 triliun itu,"
Apalagi, satgas juga terdiri dari pihak luar sehingga pendalaman terkait transaksi dapat leluasa.
"Yang penting apakah Satgas TPPU ini sekadar indikasi yang kemudian dikatakan bahwa masalahnya sudah masuk sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK), dan PKnya pun pemerintah kalah
Ketiganya adalah Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani, serta Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh.
KPK mengaku belum akan menggerakkan divisi penindakannya untuk mencari pidana asal dari dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved