Berita Terbaru Titi Anggraini Hari Ini

Titi Anggraini Ungkap Akar Korupsi Politisi: Kegagalan Partai Politik Bangun Integritas

Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

Indeks Integritas Parpol: Keuangan Partai Masih Kurang Transparan, Pakar Usulkan Reformasi

Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.

Tekan Suara Terbuang, Pakar: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil

Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.

Pakar Ingatkan DPR: Parliamentary Threshold Jangan Jadi Instrumen Kepentingan Partai Besar

Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.

Pakar Pemilu Dorong Ambang Batas Fraksi dalam RUU Pemilu, Bukan Parliamentary Threshold

Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.

Hentikan Jutaan Suara Terbuang, Pakar Usulkan Penghapusan Parliamentary Threshold

Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.

Titi Anggraini : Pilkada Lewat DPRD Bisa Picu Konflik dan Disintegrasi

Titi Anggraini, menilai pilkada lewat DPRD  dapat memicu konflik apabila ada ketidakpuasan di daerah terhadap hasil pilkada.

Kampus Bambu Komodo: Praktik Baik Internalisasi Hak Konstitusional Warga

Kampus Bambu Komodo memperlihatkan bahwa proses itu mungkin dan nyata.

Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional

Putusan MK yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR sebagai tonggak sejarah kesetaraan gender dan demokrasi representatif di Indonesia.

Pakar Pemilu: KPU Harus Batalkan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres

Dokumen pribadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan menuai kritik. 

Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

PSU merupakan koreksi atas penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dinilai MK tidak sejalan dengan asas dan prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis

RUU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan

Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Pilkada Ulang di 24 Daerah Akibat Ketidakprofesionalan KPU-Bawaslu

Bagi Titi, sejumlah putusan yang memerintahkan PSU menegaskan komitmen MK pada penegakan hukum atas keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Pelantikan Kepala Daerah Mundur, Perludem : Sudah Sesuai Tunggu Putusan MK, Supaya Serentak

Penundaan ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap roda kepemimpinan daerah, mengingat APBD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 juga sudah disahkan. 

DPR Diminta Bentuk Pansus Bahas RUU Pemilu dan Pilkada

PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR segera membahas UU Pemilu dan UU Pilkada

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia