Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Rencana itu harus mempertimbangkan konstitusi.
DETAIL aturan soal pemindahan DPR ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, disorot. Pemerintah diminta memperjelas skema pemindahan tersebut.
Legislator menilai RUU DKJ perlu memperluas kesempatan bagi suku betawi pimpim Jakarta
Panja RUU DKJ tengah membahas aneka kekhususan Jakarta. Mulai dari kekhususan sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan, hingga kebudayaan.
ANGGOTA Badan Legislatif DPR Santoso mengusulkan pembentukan Majelis Rakyat Jakarta. Majelis itu diproyeksikan menjadi wadah khusus orang Betawi untuk berada dalam pemerintahan daerah.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pembahasan tahap 1 RUU DKJ dapat rampung hari ini, Jumat, 15 Maret 2024.
Pemerintah didesak tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah kota-kota penyangga Jakarta dalam penyusunan RUU DKJ.
KETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kepala Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan ditunjuk presiden.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit.
Pengamat tata kota Nirwono Joga meragukan konsep aglomerasi yang akan dipimpin wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Tito ingin RUU DKJ segera rampung dibahas agar memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta.
Perubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
Adanya pasal terkait Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ dinilai tidak mengherankan.
Hermanto meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi publi
PENELITI BRIN menyebut keberadaan dewan aglomerasi di RUU DKJ jadi sarat kepentingan politik, tepatnya untuk kepentingan posisi wapres, jika tidak melalui kajian mendalam.
RANCANGAN Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri.
Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai bukan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan kepala otoritas kawasan aglomerasi RUU DKJ.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih
Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan konsep Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah dibahas sejak lama.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved