Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kaum buruh berpandangan, cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (omnibus law) disahkan.
Sebaiknya RUU Cipta Kerja segera disahkan. Namun apabila masih ada hal yang belum bisa diterima, bisa diajukan uji materi.
"Pada saat draf RUU itu disusun pemerintah, kelompok buruh kurang terakomodasi."
Sosialisasi sangat dibutuhkan karena rakyat harus tahu kebijakan pemerintah.
Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kesepakatan antara serikat buruh dan DPR membentuk tim khusus untuk membahas RUU Cipta Kerja adalah hal positif dalam kehidupan berdemokrasi.
"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020," kata Anggota Baleg Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Pembahasan RUU Ciptaker sudah 75%. Sebanyak 6.200 dari 8 ribuan DIM sudah diselesaikan.
Azis menyatakan, negara membutuhkan terobosan untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19, yaitu RUU Ciptaker.
Azis Syamsuddin mengatakan DPR menyambut baik dan sangat berterima kasih telah memberi masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional.
"Jadi kita harusnya dengan omnibus law itu antara peraturan pusat dan daerah itu sejalan," ujarnya.
Komnas HAM menilai penyusunan beleid omnibus law itu tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat.
Ekonom dari Unpad, Anang Muftiadi melihat RUU Cipta Kerja bertumpu pada kemajuan UMKM. Termasuk pengupahan lebih sederhana dapat memacu UMKM tumbuh subur.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Omnibus law Cipta Kerja adalah salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu pemerintah dan DPR berupaya melakukan percepatan pengesahan.
Metode Omnibus Law ini sudah tepat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih aturan dan sulitnya investasi masuk ke Indonesia.
Penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja.
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja diperbanyak.
RUU Ciptaker dapat membuat peraturan yang tumpang tindih menjadi jelas, selama ini ivestyasi kerap terhambat akibat peraturan tumpang tindih. Padahal investasi senjata menghadapi resesi
Kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia dilaporkan masih tinggi. Perekonomian nasional pun diyakini bakal terhindar dari resesi.
Kebijakan yang berlaku saat ini sangat birokratis dan menghambat investasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved