Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas terkait adanya demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8) siang.
DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja.
Perampingan birokrasi dalam RUU Ciptaker akan membuat anggaran negara lebih hemat dan efektif.
Pakar Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (ICLaw) Hemasari Dharmabhumi menilai perumusan RUU Cipta Kerja dengan melibatkan buruh merupakan langkah tepat.
"Ketika kepentingan pekerja bisa diakomodir, NasDem berdiri pada kepentingan buruh. Fraksi NasDem akan ikut bersama-sama selesaikan klaster ketenagakerjaan,"
Tim perumus (timus) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat banyak poin penting kesepahaman dengan serikat pekerja.
Dalam situasi itu di mana pekerja lemah, bisa memunculkan radikalisme ekonomi, di mana pelaku usaha bisa melakukan pemaksaan-pemaksaan.
Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, kerja sama dan kolaborasi antarKementerian dan Pemerintah Daerah bisa semakin intensif.
Muatan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dipastikan akan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Politisi Partai NasDem itu juga menjelaskan, DPR RI membuka diri seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima masukan dari seluruh elemen buruh tanpa membeda-bedakan dari aliansi manapun.
DPR akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi.
langkah selanjutnya ialah setiap fraksi akan melakukan pembahasan mengenai DIM yang diserahkan oleh serikat pekerja. Sinkronisasi dan harmonisasi akan dilakukan oleh setiap fraksi.
Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama dilakukan Panja Baleg dengan perwakilan serikat buruh. Kedua, hasil pembahasan kemudian disampaikan ke pimpinan DPR.
Kebijakan ketenagakerjaan selama ini terlalu rekstriktif. Ketentuan itu yang mestinya bisa diurai RUU Ciptaker untuk memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman sempat mempertanyakan tentang urgensi mengatur tentang hak orang untuk mengajukan gugatan atau tidak.
Sejak 2000 sampai 2012, sektor manufaktur hanya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan di bawah 50 ribu per tahun.
RUU Ciptaker membawa transformasi perizinan dari pendekatan licence of course menjadi risk based of course.
DPR dan pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena tidak mungkin aspirasi dari pengusaha diakomodasi semua, begitu pula aspirasi dari serikat pekerja.
Penolakan kedua RUU didasarkan pada banyaknya target pemerintah di sektor pajak yang belum tercapai dan luput membicarakan hak-hak dasar para pekerja.
Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia mengusulkan lima hal untuk menjadi masukan bagi RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk memastikan investasi sosial dan investasi lingkungan hidup.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved