Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) berjalan baik. Diprediksi, aturan sapu jagat itu selesai dibahas akhir September 2020.
"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses pada 9 Oktober 2020," kata Anggota Badan Legislasi Hendrawan Supratikno di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Politikus PDIP itu membenarkan pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartato yang menyebutkan pembahasan RUU Ciptaker sudah 75%. Sebanyak 6.200 dari 8 ribuan DIM sudah diselesaikan.
"Berarti tinggal sekitat 1.800 DIM," ungkap dia.
Baca juga: RUU Ciptaker Solusi Tingkatkan Perekonomian Nasional
Dia menyebutkan, salah satu faktor penunjang yakni mengefektifkan waktu reses. Baleg difasilitasi Badan Musyawarah (Bamus) DPR membahas RUU Ciptaker selama masa reses agar aturan tersebut bisa segera diselesaikan.
"Kemarin, selama masa reses, rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM," ujar dia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mencapai 75%. RUU itu segera rampung dibahas.
"Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu oleh banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi," kata Airlangga saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (12/8). (OL-1)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved