Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi pada akhir pekan kemarin yang secara resmi dilakukan oleh PT. Pertamina.
Pertamina mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya guna mendapatkan BBM subsidi.
"Harga pasar dengan harga minyak hari ini adalah Rp17.200 perliter. Setiap per liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah mensubsidi Rp9.550 per liternya," ujar Nicke.
MESKI belum diterapkan di Palembang, Sumatera Selatan, namun masyarakat mulai mempertanyakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.
Aturan baru tersebut dinilai ngawur karena pengendara harus menggunakan smartphone ketika mengisi BBM.
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai penerapan mekanisme aplikasi My Pertamina untuk memperoleh BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar sudah cukup adil.
Sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp93,5 triliun.
Pertamina mengungkap 60 persen masyarakat yang menggunakan BBM subsidi adalah termasuk kalangan kaya.
Tantangan itu diantaranya adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, dimana pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi
“60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya ini mengkonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi."
Mulai 1 Juli 2022 masyarakat diminta mendaftar ke website atau aplikasi MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar
Pada tahap ini, ujar dia, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.
Kendaraan roda empat yang dimaksud mencakup kendaraan pribadi, angkutan konvensional, hingga angkutan daring. Pada tahap awal, kebijakan itu berlaku di 11 wilayah.
"Harus dipikirkan juga untuk mungkin dibuka pendaftaran manual secara mudah di SPBU atau di tempat lain dan pascapendaftaran selanjutnya menggunakan barkode/QR menjadi penanda."
Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran."
Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli.
Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Pada periode 1 Juli nanti akan ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang akan melakukan uji coba untuk transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved