Berita Terbaru Peraturan Pemerintah Hari Ini

MUI: Pasal Aborsi dalam PP 28/2024 Belum Tepat dengan Prinsip Islam

Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana

Pemerintah Terbitkan PP Atur Kandungan Gula dan Garam di Pangan

PP tersebut menyebutkan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak mempertimbangkan kajian risiko serta standar internasional.

Presiden Jokowi Didesak Sahkan Rancangan PP Kesehatan

Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.

Program Asuransi Wajib untuk Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah

Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Kewajiban Asuransi Mobil dan Sepeda Motor pada 2025, OJK Tunggu PP

PEMERINTAH berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil diikutsertakan asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga di 2025.

Siapkan Aturan, Pemerintah Ingin Diaspora Mudah Kembali ke Indonesia

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memudahkan diaspora Indonesia kembali ke tanah air. 

DPI Tolak Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau di RPP Kesehatan

DPI menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. 

PP Terkait Dana Pensiun Atlet Segera Terbit

Isi PP yang dimaksud juga akan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sebelum diberikan bonus. Sementara jumlah dana yang diberikan juga masih diperdebatkan.

Pemerintah Beri Tambahan Modal Rp6 Triliun untuk Wijaya Karya

PEMERINTAH memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada saham perusahaan perseroan PT Wijaya Karya TBK.

Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Dengan menjadi peserta jaminan sosial, akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial ekonomi sepanjang beraktivitas dalam bekerja.

Revisi Perpres 55/2019 Tingkatkan Daya Tarik Investasi di Indonesia

Banyak aturan namun dampaknya dinilai belum terlihat secara signifikan.

Terimplementasi dengan Baik, Pemerintah Perpanjang Masa Evaluasi PP 36 Tahun 2023 Guna Menampung Lebih Banyak Masukan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa PP 36 Tahun 2023 tersebut sejatinya telah terimplementasi dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Kemenkeu : Penghentian Penyidikan Pidana Cukai untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Penerapan ketentuan sanksi administratif yang besar ini akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan penerapan sanksi pidana."

Aturan Penghentian Penyidikan Pidana Cukai Buka Ruang Tawar-menawar Perkara

menurut Herdiansyah, PP 54/2023 juga telah menyalahi ketentuan yang berlaku di atasnya, yakni UU tentang Cukai. 

Akademisi: Kenaikan Upah Minimum dalam PP 51/2023 Sudah Rasional

Mengawal penerapan Struktur dan Skala Upah ini penting supaya tercipta keadilan upah antar pekerja. Dengan upah yang adil antar pekerja maka akan tercipta kondusivitas

Ketua DPD Ingatkan Rencana Holding Perkebunan Tabrak PP 26/2021 dan UU Monopoli 

Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi.

Akselerasi Penguatan ISPO untuk Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan

Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi meminta jajaran Ditjen Perkebunan agar memastikan diterapkannya sertifikasi ISPO tidak hanya menilai sektor hulu, namun juga industri hilir.

Aturan Turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Segera Dibahas Lintas Kementerian

Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.

Menkes Yakin Beberapa Aturan Turunan UU Kesehatan Rampung Bulan Depan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini bahwa aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa peraturan pemerintah dapat rampung pada bulan depan

Pakar Administrasi Negara Sebut Aturan Piutang Negara Perlu Diuji Materi 

PAKAR administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Dewi Cahyandari, menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 patut dipertanyakan.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting