Berita Terbaru Pemprov Dki Hari Ini

DPRD Minta Anies Tidak Gegabah Longgarkan PSBB

PSBB III diwacanakan menjadi tahap terakhir. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari meminta Gubernur Anies Baswedan tidak gegabah dalam melakukan pengurangan aktivitas

PSI Sarankan Pemprov Salurkan Bansos Tahap 3

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Adrian menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk membagikan bansos beriringan dengan perpanjangan PSBB tahap 3

​​​​​​​Tak Masalah Kardus Bansos Anies Bertuliskan Dibiayai APBD

"Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibu kota.”

Pengajuan SIKM, 119 Warga Diizinkan Keluar Masuk Jabodetabek

Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat sampai dengan Kamis (21/5) sudah 2.256 warga mengajukan permohonan Surat Izin Keluar Masuk untuk yang ingin masuk atau keluar Jabodetabek

Masyarakat Masih Abai PSBB, PSI: Buah Ketidaktegasan Gubernur

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian menilai abainya masyarakat Jakarta terhadap aturan adalah buah dari ketidaktegasan Anies Baswedan sejak awal menjadi gubernur Jakarta

Pemprov DKI Ajak Masyarakat Berbagi dengan Sesama

Dalam menangani covid-19, Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar

Masyarakat Abai PSBB, PSI: Buah Ketidaktegasan Gubernur Anies

Pasar-pasar tradisional saat ini kian ramai. Pasar tekstil Tanah Abang yang semula sepi karena mematuhi aturan PSBB justru ramai-ramai didatangi warga.

Per 20 Mei, DKI Periksa 120.321 Sampel Swab

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati memaparkan Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR

Jumlah Pasien Sembuh di DKI Mencapai 1.536 Orang

Jumlah ini bertambah 111 orang dibandingkan data kemarin yang mencapai 1.425 orang.

Catat, Mulai Jumat Warga Tak Punya SIKM Dilarang Keluar Kota

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut setiap warga yang hendak pergi ke luar Jakarta khususnya ke luar Jabodetabek serta sebaliknya wajib memiliki SIKM.

Dapat SIKM, 50 Warga Bisa Keluar Masuk Jabodetabek

Sejak Jumat (15/5) sebanyak 67.001 user berhasil mengakses perizinan SIKM dan tercatat 1.748 permohonan SIKM yang diterima. Mereka bekerja sesuai dengan 11 pekerjaan diizinkan saat pandemi.

DKI Siapkan Protokol Kesehatan Ketat Sambut New Normal Usai PSBB

Pemprov DKI bersama pemerintah pusat bakal merancang kondisi normal baru itu tanpa mengurangi kualitas aktivitas kedepan

Identifikasi Pakaian, Deteksi Mudik Lokal ala Pemprov DKI

Pengendara yang bepergian bukan untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan diberi sanksi sesuai aturan PSBB

Efek Jera Lebih Besar, Dishub DKI Dorong Sanksi Kerja Sosial

Sanksi denda dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelanggar PSBB, karena relatif mudah dituntaskan.

Instalasi Kabel Bawah Tanah di Jatinegara terbakar

"Saat unit merapat ke lokasi, sudah tidak mengeluarkan asap lagi, namun masih dalam proses pemeriksaan," kata Kasi Operasional Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaeman di Jakarta.

PSBB Ketiga Diplot Jadi yang Terakhir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar karena masih banyak penularan covid-19 di Ibu Kota.

Target Pendapatan Pajak DKI Jakarta tidak Tercapai

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya terealisasi Rp5,478 triliun atau 60,51% dari target Rp9,5 triliun.

DKI Periksa 112.953 Spesimen Covid-19

DInas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta secara akumulatif telah memeriksa 112.953 spesimen atau sampel darah terkait covid-19.

Dishub DKI Jakarta Amankan 64 Armada yang Angkut Penumpang Mudik

Selain armada yang dikandangkan, lanjut Syafrin, juga menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada total 40.660 pengemudi kendaraan diperintahkan putarbalik arah.

Pemerintah Wajib Subsidi Angkutan Umum Selama Pandemi Covid-19

Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia