Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Penyegelan pembangunan makam kelompok adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat, dinilai mencerminkan masih rendahnya toleransi beragama di Indonesia.
Untuk pembinaan Pancasila dibutuhkan perundangan yang mengatur teknis dari pembinaan maupun organ yang melaksanakan.
Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR.
Pada saat yang sama, baik Presiden dan DPR harus berkonsensus untuk menyelesai kan status RUU HIP.
Kemerdekaan Palestina menjadi utang Indonesia dan karenanya, Indonesia punya kewajiban untuk membela.
Dalam diskusi daring bertajuk Konteks dan Praksis Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Media Indonesia bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kemarin.
Selama ini, BPIP dibentuk menggunakan landasan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7/2018.
"Hal itu terlihat dari belum dijadikannya Pancasila sebagai jawaban dalam memperkuat toleransi, sinergi dalam kemajemukan bangsa dan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat."
Jamal Wiwoho mengatakan, pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Undang Undang (UU) perlu dilakukan agar proses pembumian Pancasila bisa terus dilakukan.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Anak-anak generasi 1990-an dan 2000-an banyak tidak mengenal Pancasila maupun maknanya. Hal itu dimanfaatkan oleh ideologi asing dan transnasional.
Menurutnya, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari olahraga, mulai kedisiplinan, sportivitas, hingga perwujudan nilai persatuan dan kesatuan.
Kebencian yang ditebarkan itu membuat hati menjadi tidak suka terhadap satu sama lain dan dapat menimbulkan kemarahan.
Banyak hal positif dari ollahraga yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Substansi RUU BPIP yang diajukan pemerintah hanya memuat tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan. Tidak ada materi yang dapat memicu kontroversi.
Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan, tetapi menjaring aspirasi publik dahulu.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai.
REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Syaiful Bakhri mengajak semua elemen bangsa untuk mewaspadai
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved