Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RANCANGAN Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) otomatis sudah tidak dapat terpakai lagi. Hal itu karena pemerintah telah memberikan surat perintah presiden (surpres) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (17/7).
"Kami kan minta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir Masa sidang kami kan menunggu surpres dan DIM, tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah rancangan undang-undang BPIP sehingga otomatis rancangan undang-undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi. Nah sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang BPIP," papar Dasco.
Akan tetapi, karena saat ini sudah memasuki masa reses, mekanisme pergantian pembahasan belum bisa dilakukan. Kelanjutan prosesnya baru akan dilanjutkan pascamasa reses.
"Kami akan membahas pada masa sidang depan. Ada beberapa mekanisme yang harus dijalani sesuai tata tertib di DPR dan sesuai aturan perundang-undangan dalam membuat undang-undang untuk dilakukan dari HIP kemudian diganti menjadi BPIP," ujar Dasco.
Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, Dasco menekankan DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan. Melainkan lebih dulu menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat.
"Setelah mekanisme itu sudah dilakukan dan sudah diganti kita tidak akan (langsung) membahas, kemudian kita akan minta pendapat masyarakat kita akan buka sekian belas pasal itu untuk kemudian silakan masyarakat memberikan masukan apalagi substansinya sudah berbeda dengan HIP," ujar Dasco.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada tenggat untuk menjaring aspirasi masyarakat tersebut. DPR akan menampung semua masukan selama mungkin.
"Ya silakan aja kita sudah sepakat kemarin selama mungkin aja itu. Sambil kita membahas rancangan undang-undang lain yang sudah lebih dahulu masuk dalam antrean," ujar Dasco. (P-2)
BPIP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun 2025. Salah satu alokasi anggaran ini adalah untuk membayar YouTuber hingga TikToker
Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghadiri perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila Kota Ende, NTT.
Dua Hari Menuju Upacara Peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024, Wakil Kepala BPIP Tinjau Kesiapan Lapangan dan Perangkat Upacara
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menuturkan, kegiatan Kirab Pancasila ini sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Pancasila sebagai anugerah bagi Bangsa Indonesia.
Dikutip dari laman BPIP, makna sila ke-2 dan contohnya merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved