Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TUNTUTAN pemakzulan Presiden Jokowi hingga pembubaran PDIP oleh massa PA 212 bersama aliansi organisasi lainnya dinilai ngawur. Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Kalau pemakzulan presiden dan pembubaran PDIP saya kira itu salah sasaran ya," kata Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar, Minggu (19/7).
Dia mengatakan tidak tepat bila massa aksi hanya menuntut pembubaran PDIP karena fraksi lain di DPR pun turut serta. Dengan demikian salah alamat bila menyalahkan satu pihak saja.
Baca juga: Gaungkan Pancasila melalui Olahraga
"Secara objektif, kalau hanya menyalahkan PDIP, menurut saya, agak tidak adil terus apalagi sampai pemakzulan presiden, menurut saya memang tidak pas," terangnya.
Hal lain, Ketua KPAI Susanto meminta anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam aksi atau kegiatan demonstrasi. Alasannya sangat jelas para calon penerus kepemimpinan bangsa itu mestinya fokus mengenyam pendidikan.
"Kami mengimbau semua pihak agar usia anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi," pungkasnya. (OL-1)
KETUA DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut pihaknya membuka diri terhadap pihak yang ingin mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto termasuk dari kelompok 212.
Dalam aksi massa tersebut, lanjutnya, ujaran dan perkataan keras terlontar, bahkan mengarah kepada kebencian sesama.
“Ini apel siaga dengan gelar pasukan para jawara, laskar, brigade, dan lain-lain. Peserta se-Jabodetabek kurang lebih lima ribuan pasukan,” ungkap Novel.
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.
Herman mengatakan aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved