Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Tuntutan PA 212 untuk Makzulkan Jokowi Dinilai Ngawur

Cahya Mulyana
19/7/2020 07:39
Tuntutan PA 212 untuk Makzulkan Jokowi Dinilai Ngawur
Ilustrasi--aksi demonstrasi PA 212(ANTARA/Mohammad Ayudha)

TUNTUTAN pemakzulan Presiden Jokowi hingga pembubaran PDIP oleh massa PA 212 bersama aliansi organisasi lainnya dinilai ngawur. Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Kalau pemakzulan presiden dan pembubaran PDIP saya kira itu salah sasaran ya," kata Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar, Minggu (19/7).

Dia mengatakan tidak tepat bila massa aksi hanya menuntut pembubaran PDIP karena fraksi lain di DPR pun turut serta. Dengan demikian salah alamat bila menyalahkan satu pihak saja.

Baca juga: Gaungkan Pancasila melalui Olahraga

"Secara objektif, kalau hanya menyalahkan PDIP, menurut saya, agak tidak adil terus apalagi sampai pemakzulan presiden, menurut saya memang tidak pas," terangnya.

Hal lain, Ketua KPAI Susanto meminta anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam aksi atau kegiatan demonstrasi. Alasannya sangat jelas para calon penerus kepemimpinan bangsa itu mestinya fokus mengenyam pendidikan.

"Kami mengimbau semua pihak agar usia anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi," pungkasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya