Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah memantau keterlibatan anak dalam aksi massa bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis di Jakarta dan Tangerang. Menurut Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, dari ribuan peserta yang hadir pada aksi massa di dua lokasi tersebut, 15%-20% di antaranya anak-anak.
"Artinya sudah kesekian kali anak-anak terlibat aksi tanpa sanksi yang tegas. Di lapangan tampak mulai dari bayi, anak, remaja terlibat dalam aksi tersebut," kata Jasra dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7).
Dalam aksi massa tersebut, lanjutnya, ujaran dan perkataan keras terlontar, bahkan mengarah kepada kebencian sesama. Hal ini dinilai dapat memberi dampak buruk kepada perkembangan jiwa anak-anak ke depan.
"Apalagi kalau terus tumbuh subur di komunitasnya atau aksi-aksi berikutnya tanpa penjelasan dan pendampingan," katanya.
"Seperti kata menghalalkan sembelih orang, sembelih komunis, menjadi kata terbanyak yang disampaikan pada aksi tersebut. Paparan kekerasan dalam bentuk verbal tak terhindarkan ditelan anak mentah-mentah," imbuh Jasra.
KPAI pun menyayangkan keberadaan panitia, orator, dan tokoh acara yang berada dalam keteduhan panggung dan anak-anak dalam terik panas. Jasra juga menilai situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang seharusnya dapat berjaga jarak pun tidak dipatuhi peserta aksi.
"Memang tidak mungkin dengan kepadatan ribuan peserta aksi. Artinya kepatuhan protokol kesehatan sangat minim," katanya.
Padahal, jelas Jasra, data anak yang positif covid-19 per 16 Juni 2020 telah mencapai 3.155 anak, dengan rincian anak umur 0 hingga 5 tahun sebanyak 888 anak dan 6 sampai 17 tahun 2.267 anak.
"Pemandangan di lapangan juga memperlihatkan ada orang tua yang bermasker dan tidak. Begitupun balita ada yang bermasker dan tidak," ungkapnya.
"Ada juga anak anak kecil yang tetap bermain di tengah aksi tersebut, karena itu kebutuhan seusianya. Jadi mereka sama sekali tidak terfokus ke aksi siang itu," imbuhnya.
Menurut Jasra, KPAI sangat menyayangkan Persaudaraan Alumni 212 masih terus membiarkan anak-anak terlibat dalam aksi mereka. KPAI pun berharap para penegak aturan perlindungan anak dapat memberi sanksi tegas agar dampak risiko dan ancaman jiwa masa depan anak-anak Indonesia dapat diselamatkan sejak dini.
"KPAI meminta anak anak tidak terus menerus diikutkan aksi massa, unjuk rasa dan kampanye politik, karena pengalaman buruk yang seharusnya tidak boleh diulang bangsa ini," pungkasnya. (P-2)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
KETUA DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut pihaknya membuka diri terhadap pihak yang ingin mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto termasuk dari kelompok 212.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
“Ini apel siaga dengan gelar pasukan para jawara, laskar, brigade, dan lain-lain. Peserta se-Jabodetabek kurang lebih lima ribuan pasukan,” ungkap Novel.
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.
Herman mengatakan aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved