Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak serta merta menjadikan pemilik NIK harus membayar pajak.
"Seiring pemulihan ekonomi dan adanya UU HPP ini kita berharap untuk 2022 minimal Rp130 triliun akan ada additional pendapatan dan itu meningkatkan tax ratio kita ke 9,22% terhadap PDB,"
"Agar implementasi yang ada dalam HPP bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan sampai nanti terdistorsi," ujarnya
Program itu akan dijalankan selama 6 bulan mulai 1 Januar hingga 30 Juni 2022.
Reformasi perpajakan disebut mendapatkan momentum di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Adapun RUU HPP disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR.
Produk hukum anyar itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (7/10).
"Pelayanan publik menggunakan NIK dan NPWP gunanya membangun sadar perpajakan, masyarakat didorong melakukan tata kelola perpanjakan bersama negara,"
“Kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas 3%” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Menakar Untung Rugi RUU HPP, Rabu (6/10).
Perubahan dari UU KUP diharapkan memberikan ruang lebih kepada pelaku usaha. Apalagi, pemerintah menggulirkan berbagai insentif di masa pandemi covid-19.
Pengampunan pajak yang dilakukan berulang kali justru dapat berpotensi menggerus kepatuhan wajib pajak.
Dilema pajak ekonomi digital memang masih menjadi topik hangat di ranah internasional.
Saksi menyebut uang commitment fee sebesar Rp5 miliar diterima pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap peluncuran materai elektronik dapat membuat masyarakat semakin dimudahkan dalam kewajiban membayar pajak melalui bea materai.
Pungutan pajak merupakan sumber utama penerimaan sebuah negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penguatan kapasitas teknologi dan informasi Kementerian Keuangan guna mendukung agenda tersebut.
Atas rekayasa pajak pada 2016, GMP melalui konsultan pajak yang ditunjuk dari Foresight Consultant, Ryan Ahmad Ronas, menyetujui fee sebesar Rp15 miliar.
Pada pengurusan pajak PT GMP, Angin dan Dadan diduga menerima sebesar Rp15 miliar. Kemudian, dari PT Bank Panin sebesar SG$500 dan PT JB sebesar SG$3.500.
Pemberian insentif diskon 100 persen ini semula berakhir Agustus 2021.
Perluasan dilakukan untuk menambah daya dorong kebijakan dalam menstimulasi konsumsi masyarakat.
PP tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved