Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Saat hendak ditangkap, kelompok OPM sempat memberikan perlawanan bersenjata
Polri menegaskan tetap memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap komplotan kriminal di Papua.
TIM Satuan Tugas (Satgas) TNI-Polri akan menggunakan jalur kekerasan terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menimbulkan banyak korban di Papua.
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya konflik yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai.
Mufti Makarim, pengamat militer IDSPS, menyatakan lamanya waktu memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) tergantung pada dukungan logistik dan faktor lainnya.
TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
TNI terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sogarlay oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
KOMISI Nasional HAM atau Komnas HAM mencatat ada 12 peristiwa kekerasan oleh OPM/ KKB Papua yang menyasar anggota TNI-Polri maupun warga sipil selama kurun waktu Maret-April 2024.
Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, menyuarakan perlunya strategi berbeda dalam menghadapi KKB yang kembali diidentifikasi sebagai OPM.
Komnas HAM akan mendalami aturan soal perubahan penyebutan KKB Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang.
Pembela hak asasi manusia (HAM) dari Papua Theo Hasegem menilai penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah bentuk pengakuan pemerintah
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait gugurnya prajurit TNI di Papua
Pendekatan militer yang berpotensi diterapkan oleh TNI harus diikuti dengan penerapan hukum humaniter.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
KEBIJAKAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengganti penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai tak akan menyelesaikan masalah
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih perlu mempelajari implikasi dari perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pilot Susi Air Philip Mark Merhtens yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya hingga saat ini kondisinya sehat.
Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Guripa Telenggen membantah dirinya terlibat dalam organisasi terlarang Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dari sumber yang sangat layak dipercaya penulis mendapat informasi bahwa Philips, yang negaranya pendukung KKB dan OPM, sangat mungkin sebenarnya bersimpati
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved