Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
“Dalam rapat kabinet siang tadi diputuskan bahwa Menteri Perhubungan ad interim akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baedowi
Tidak boleh ada peraturan yang saling bertabrakan antar menteri seperti yang terjadi pada aturan soal aturan pengangkutan penumpang ojek online.
Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan pihaknya masih menunggu Permen No 18/2020 ini untuk diundangkan dan secara resmi berlaku
Doni menyampaikan pemberlakuan Permenhub bersifat sementara sampai bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sudah semuanya tersalurkan.
Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada ojek daring saja. Masih banyak warga Jakarta yang tedampak penerapan PSBB ini.
Permintaan supaya pengemudi ojek daring tetap dapat membawa penumpang sangat jelas melanggar esensi dari menjaga jarak fisik.
"Hubungan antara pengusaha dengan pengemudi adalah kemitraan. Jika tidak bekerja tidak menerima penghasilan. Namun, mereka itu sudah dianggap seperti bagian keluarga perusahaan."
Saat ini Kemenkes justru memasukkan larangan ojol mengangkut penumpang ke kelompok pengecualian peliburan tempat kerja.
Fitur layanan angkutan motor tersebut masih belum terlihat di dua layanan aplikator online tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, Permenhub itu menimbulkan tumpang tindih operaturan dengan Permenkes soal PSBB
Dengan keluarnya Permenhub tersebut Tulus menilai kebijakan pemerintah masih terlihat tidak serius dan terkesan main-main dalam pengendalian wabah ini.
Hal ini menyebabkan penegakan hukum yang ambigu dan membingungkan aparat hukum dalam penindakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.
Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati aturan ini diteken lantaran adanya kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan motor atau ojek ini.
"Bentrok atau tidak (tentang dua peraturan menteri ini), nanti kita lihat bagaimana peraturan daerah menyikapi. Kita sekarang bicara soal PSBB, bukan masalah ojek," ucap Yurianto.
Pengamat mengkritisi usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar ojek daring tetap bisa mengangkut penumpang di masa PSBB.
Sambodo menambahkan untuk sopir ojek online (ojol) hanya diperbolehkan mengangkut barang.
Penonaktifan fitur GrabBike hanya berlaku di DKI Jakarta saja sementara di kota sekitar Ibu Kota seperti Depok, Tangerang dan Bekasi serta kota-kota lain di Indonesia, tetap berlaku.
Anies sempat mengajukan revisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Dalam pedoman tersebut disampaikan secara jelas jika kendaraan roda dua tidak boleh membawa penumpang.
“Sebelumnya, gubernur ingin sekali menerapkan kebijakan PSBB di DKI, setelah diizinkan pusat malah membuat aturan lain. Ini kan menabrak aturan yang sudah ada.”
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved