Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Harga emas Antam hari ini turun Rp1.000.
Sekitar 12 juta wajib pajak pribadi belum melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Berdasarkan PMK-136/PMK.03/2023, Pemerintah memperpanjang jangka waktu penggunaan NPWP format 15 (lima belas) digit sampai dengan 30 Juni 2024.
Pelajari pajak dividen, pajak natura, pajak atas biaya penyusutan dan amortisasi, SP2DK dan pemeriksaan pajak, serta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang berlaku awal 2024.
Jumlah tersebut setara dengan 82,3% dari total 71,3 juta NIK yang harus dipadankan dengan NPWP sebelum implementasi coretax.
Penggunaan NPWP online memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan proses pendaftaran, perubahan data, pelaporan pajak, dan transaksi terkait pajak lain secara elektronik.
"NPWP merupakan identitas kunci dalam administrasi perpajakan dan perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan efisiensi dalam pelayanan administrasi perpajakan,"
Kehadiran SIN sudah tidak dapat lagi dihindari dalam rangka mendorong “rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi”.
Pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM sudah dipermudah dengan adanya self declare.
"Saat ini sudah terintegrasi sekitar 53 juta wajib pajak. Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak dapat memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar dapat terintegrasi,"
Puteri Anetta Komaruddin mengingatkan Ditjen Pajak agar melakukan edukasi yang massif kepada masyarakat terkait pengintegrasian data NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Diharapkan pula, rasio perpajakan di Indonesia dapat meningkat dari waktu ke waktu. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP, awalnya untuk melangsungkan empat pilar kepatuhan pajak.
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang menjadi UU akan bersetuhan dengan dua UU, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kerahasiaan data pribadi merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara.
Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak serta merta menjadikan pemilik NIK harus membayar pajak.
"Pelayanan publik menggunakan NIK dan NPWP gunanya membangun sadar perpajakan, masyarakat didorong melakukan tata kelola perpanjakan bersama negara,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved