Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat menahan diri dan menerima keputusan DPR terkait Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Mu’ti menyebutkan, berdasarkan pemantauan, pihaknya melihat sudah muncul sejumlah klaster baru yang berkaitan dengan tahapan Pilkada.
SATGAS Penanganan Covid-19 memperbolehkan perguruan tinggi mulai menggelar kuliah atau pembelajaran tatap muka secara bertahap.
Muhammadiyah sangat kehilangan. Yang selalu beliau tekankan sungguh-sungguh bekerja, berislam secara luas dan luwes.
Semasa hidup, Malik Fadjar menduduki sejumlah jabatan, yakni Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong (2001-2004), Menteri Agama Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).
Nadiem berharap PGRI dan Muhammadiyah bersedia bergabung kembali dengan POP di tahun depan setelah sebelumnya sempat mengundurkan diri.
telah melakukan upaya konkret bagi pendidikan Indonesia sebelum bangsa ini lahir,
Selain itu, dalam diskusi yang berjalan hangat, Mendikbud juga menerima berbagai masukan mengenai pengembangan pendidikan nasional.
gara-gara virus ini, kita akhirnya menjadi tahu dengan jelas dan tegas begitu ruwetnya pendidikan kita
Pancasila bagi NU dan Muhammadiyah merupakan dasar negara di Indonesia yang sudah final. Gerakan radikalisme dan upaya mengganti Pancasila akan mereka lawan.
Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah. Sedangkan NU memahami Pancasila sebagai mu’ahadah wathaniyah (kesepakatan kebangsaan).
MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menegaskan tetap memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP)
MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah ( Dikdasmen) PP Muhammadiyah menegaskan tetap memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Banyaknya kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia akibat perilaku elite politik yang menggunakan instrumen tersebut untuk kepentingan politik sesaat.
Muhammadiyah meminta Kemendikbud untuk meninjau ulang proses seleksi program tersebut karena dinilai tidak kredibel dan transparan.
"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas."
Muktamar semula direncanakan dilaksanakan 1-5 Juli 2020 ditunda pelaksanaannya ke 24-27 Desember 2020. Namun, karena pandemi covid-19 belum juga mereda, maka diputuskan digelar pada 2022.
Diskusi membahas secara komprehensif Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Syariah.
"Nyawa manusia tidak bisa diukur secara statistik, harus menjadi tragedi dalam kemanusiaan walau hanya satu nyawa."
PP Muhammadiyah dan Aisyiyah memutuskan menunda pelaksanaan perhelatan penting lima tahunan yakni Muktamar ke-48 yang sedianya digelar pada Juli 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved