Berita Terbaru Misbakhun Hari Ini

Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi Pajak demi Kepastian Usaha

Kadin Indonesia menolak wacana penahanan restitusi pajak karena dinilai mengganggu likuiditas dan kepastian hukum dunia usaha.

Komisi XI DPR Sorot Coretax Bermasalah: Jangan Sampai Rasio Pajak Jadi Korban

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah tidak mengecilkan berbagai persoalan sistem administrasi perpajakan yakni masalah Coretax. 

Revisi UU P2SK, DPR Klaim Independensi Bank Indonesia Tetap Terjaga

Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).

Sempat Berbalas Komentar, Purbaya Bertemu Misbakhun: Kita Nggak Ribut

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (27/10).

DPR : Pemindahan Dana dari BI ke Himbara Diatur UU

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang. 

Misbakhun: DPR terus Cari Kebijakan yang Tepat untuk Atasi Tekanan Ekonomi

KETUA Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyampaikan pihaknya tengah mencari implementasi kebijakan (exercise policy) yang bisa mengatasi tekanan ekonomi.

Komisi XI DPR : Buka Blokir Rekening oleh PPATK tak Dipungut Biaya

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya

PPATK akan Blokir E-wallet yang Dipakai Judol, DPR: Sudah Tugasnya

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun telah mendengar PPATK melakukan pemblokiran e-wallet yang terindikasi terlibat judi online atau judol

Ketua Komisi XI DPR Desak Pemerintah Lindungi IKM Rokok

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menekankan pentingnya operasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang sesuai dengan regulasi.

PP 28 Tahun 2024 Ancam Sektor Padat Karya, Potensi Rugi Ratusan Triliun

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.

Prabowo Umumkan Nasib PPN 12 persen Sore Ini

 Misbakhun mendukung penyampaian berbagai kebijakan Presiden Prabowo dan ikut melakukan sosialisasi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia