Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Presidential Threshold Jadi 0, NasDem: Praktiknya akan Rumit

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden, Demokrat: Kita Selalu Hormat Putusan MK

KEPALA Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara, DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

DPR RI akan Menindaklanjuti Penghapusan Presidential Threshold

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold) 

PAN Dukung MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres Berlatar Aktivis

PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold lewat putusan uji materi

Bawaslu RI Hormati Putusan MK Cabut Ambang Batas Pencalonan Presiden

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

Golkar Hormati Putusan MK yang Cabut Ambang Batas Pencalonan Presiden

PARTAI Golkar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden.

KPU Hormati Putusan MK Cabut Presidential Threshold

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen. KPU menghormati putusan tersebut.

Golkar Kaget MK Cabut Presidential Threshold

SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)

Beberapa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Hapus Ketentuan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Mahkamah Konstitusi Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, inkonstitusional.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025

JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

UU Pilkada dan UU Pemilu Paling Banyak Diuji di MK pada 2024

Pada tahun lalu, sebanyak 88 undang-undang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah. Jumlah undang-undang yang diuji tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 65 UU.

UU Ini Paling Disoal Rakyat

MK menangani sebanyak 240 perkara pengujian undang-undang pada tahun lalu.

Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi Kabulkan 509 dari 4.046 Perkara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memaparkan ada 4.128 perkara yang teregistrasi sejak MK terbentuk pada 2003 hingga 2024.

MK Berusaha Adil Tangani Sengketa Pilkada 

Suhartoyo menilai bahwa dengan terjaganya independensi dan imparsial dalam penanganan perkara, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan MK.

Masa Tugas Palguna dkk sebagai Anggota MKMK Diperpanjang

Perpanjangan masa tugas Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 6 Tahun 2024. Ketiganya mengucap sumpah di hadapan Ketua MK Suhartoyo

Menko Yusril Meminta Para Pemohon Dapat Patuhi Putusan PHP-kada

Yusril mengatakan bahwa sebagai pihak yang berada dalam kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan PHP-kada.

Daftar Putusan MK Sepanjang 2024

Pada gugatan ini kata Suhartoyo, MK memutus bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada 2029 dan pemilu berikutnya.

2024 Jadi Tahun Tersibuk MK

Terdapat 240 perkara pengujian undang-undang sepanjang 2024.

MK Petakan Perkara PHP Pilkada untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

MK memperkuat sistem persidangan dengan adanya pembagian seluruh perkara ke berbagai panel dengan pengawasan Majelis Kehormatan MK (MKMK).  

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia