Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Demokrat Enggan Bicarakan Figur untuk Pilpres 2029

Hal lain yang lebih penting saat ini adalah menyukseskan program yang sedang ditata oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menko Yusril Akan Temui MK Bahas Waktu Pelantikan Kepala Daerah

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan bekoordinasi dengan MK soal waku pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024

Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

PEMERINTAH menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilantik lebih dahulu.

Menko Yusril Lapor Prabowo Bahas Rencana Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah ingin pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK didahulukan

Tunggu Keputusan MK, KPU Bogor Tunda Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

KPU Kabupaten Bogor telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yang berlangsung di daerahnya.

Anwar Usman Sakit, MK: Komentar Netizen Sadis

HAKIM Konstitusi Arief Hidayat mengaku miris melihat komentar negatif terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sedang sakit.

Dalil Relasi Kekuasaan Butuh Bukti Kuat Yakinkan MK

Seharusnya dugaan pelanggaran yang melibatkan kekuasaan dan jabatan negara bisa diselesaikan ketika tahapan melalui Bawaslu yang menangani adanya pelanggaran

MK Minta KPU Jateng dan Kubu Lutfi-Taj Yasin Cermati Gugatan Andika-Hendi soal

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta KPU Jawa Tengah (Jateng) untuk mencermati gugatan hasil Pilkada Jateng yang dilayangkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi

Hakim MK Ingatkan Vicky Prasetyo yang Terlambat Datang ke Sidang

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menggugat hasil Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang ke MK.

Kubu Andika-Hendi Singgung Peran Jokowi dalam Memenangkan Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 

Kubu Andika-Hendi saat menyampaikan materi gugatan terkait hasil Pilgub Jawa Tengah ke MK menyinggung peran Presiden ke-7 Joko Widodo dalam memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Gen Z dan Arah Baru Demokrasi di Indonesia

Apalagi, dalam proses persidangan, baik secara daring dan luring, mereka tidak menggunakan jasa pengacara dan proses pengajuannya membutuhkan waktu cukup lama.

MK Diharapkan Lebih Progresif dalam Memutus Sengketa Pilkada

MK diharapkan dapat mempertimbangkan sejumlah bukti dan keterangan yang muncul selama persidangan, khususnya terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalil Kecurangan TSM di Pilkada Butuh Bukti yang Kuat dan Meyakinkan

Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilkada sulit untuk dibuktikan. Butuh bukti yang kuat dan meyakinkan agar gugatan sengketa dikabulkan MK.

Supian Chandra Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok Supian Suri-Chandra Rahmansyah bakal memimpin Kota Depok dalam lima tahun  

Anwar Usman Dirawat usai Jatuh, Ini Kondisi Terkini Paman Gibran

Anwar Usman mengalami musibah terjatuh di kediamannya pada Selasa (7/1) dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

MK Masih Koordinasi dengan Tim Dokter soal Kondisi Anwar Usman

KEPALA Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz mengungkapkan pihaknya masih berkoordinasi dengan tim dokter untuk memastikan kondisi Anwar Usman

Anwar Usman Sakit, MK Pastikan tak Pengaruhi Proses Persidangan Sengketa Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan akan menyelesaikan seluruh sengketa Pilkada 2024 meski salah satu Hakim MK, Anwar Usman tengah menjalani perawatan karena sakit.

MK, Vox Populi, dan Keseriusan Parpol

Putusan itu disampaikan MK pada Kamis (2/1) setelah mengadili empat perkara terkait dengan uji materi Pasal 222 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

Putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Presidential Threshold Dihapus, DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Putusan MK yang menghapus presidential threshold harus dijadikan momentum untuk segera merevisi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia