Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Bawaslu meminta KPU mematuhi batas waktu pengumuman hasil pemilu.
Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik.
PARA akademisi dan aktivis hukum dan demokrasi berkumpul di Balairung Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Selasa (12/3) siang. Mereka menyuarakan penegakan etika dan konstitusi
PENELITI Perludem Fadli Ramadhanil menyebut bahwa rencana revisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. Di tengah situasi politik yang masih memanas usai pilpres, revisi UU Pilkada hanya
POLITISI Partai Golkar Dave Fikarno Laksono mengatakan bahwa pihaknya mendorong dilakukannya revisi UU Pilkada.
KETUA Tim Hukum AMIN, Ary Yusuf Amir, mengatakan pihaknya sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
dalam gugatan ke MK, tim tidak hanya fokus pada selisih perolehan suara Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, melainkan fokus pada kecurangan TSM
MAHKAMAH Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional mulai Pemilu 2029.
CAWAPRES paslon 03 Mahfud MD mengatakan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD sudah siap mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Situasi kondusif usai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sangat penting bagi stabilitas nasional. Ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal bertahan saat menjalani sidang sengekta atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memutuskan menarik kembali permohonan pengujian materiil UU Pilkada.
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) bersiap mengambil ancang-ancang untuk menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK
DPR menyebut seharusnya negara bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi dengan kemampuan negara saat ini tetap membutuhkan peran masyarakat.
Puluhan masa yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Penegak Konstitusi menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo
Menurut MK, pembentuk UU telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat.
PB IDI dan beberapa OP kesehatan akan melakukan kajian yang mendalam terlebih dulu terkait hal substantif UU Kesehatan yang dinilai merugikan hak kesehatan masyarakat.
Sistem pilpres secara langsung perlu ditinjau kembali
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Herman Khoeron mengatakan penghapusan parliamentary threshold itu mesti dibarengi dengan menghapuskan presidential threshold.
Dedek Prayudi, politisi PSI menyatakan putusan MK yang menghapus ambang batas 4% untuk masuk ke parlemen tidak akan berdampak besar pada posisi PSI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved