Berita Terbaru Lhkpn Hari Ini

KPK akan Cek LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan Usai Kasus Pencopotan Kepsek Viral

KPK akan menelusuri ulang laporan LHKPN Wali Kota Prabumulih, Arlan, usai polemik pencopotan kepala sekolah SMPN 1 viral. Simak penjelasan lengkapnya di sini.

Dilantik jadi Menpora, Erick Thohir Punya Kekayaan Rp2,4 Triliun

Kemudian, Erick mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp33,5 miliar. Terus, ada juga surat berharga senilai Rp1,7 triliun.

KPK Ingatkan Pembantu Baru Presiden Prabowo Laporkan LHKPN

Para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

ICW Soroti Kekayaan Fantastis Anggota DPR, Rata-Rata Capai Rp46 Miliar

ICW menyoroti harta kekayaan fantastis dari 580 anggota DPR RI. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke KPK, rata-rata kekayaan anggota DPR mencapai Rp45 miliar per orang.

Terima Uang Peras Sertifikat K3 Rp69 Miliar, Noel Ebenezer Cuma Laporkan Harta Rp3,9 Miliar

Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.

Harta Irvian 'Sultan' dengan LHKPN Bak Langit dan Bumi 

KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.

ICW: LHKPN Instrumen Penting Pencegahan Korupsi

Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

Profil Deddy Corbuzier, Stafsus Menhan dengan Harta Kekayaan Nyaris Rp 1 Triliun

Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.

Ini Aset Deddy Corbuzier yang Dilaporkan ke KPK dengan Nilainya Mencapai Rp953 Miliar

Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.

Lagi-Lagi Pejabat Abai Lapor LHKPN, Kali Ini Jumlahnya 11.114 

SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mobil Mercy Ridwan Kamil yang Disita KPK tak Tercatat LHKPN

Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.

Ternyata Royal Enfield Ridwan Kamil tak Ada di LHKPN, Apa Hukumannya?

Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang Disita KPK tak Tercatat LHKPN

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang disita KPK karena diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB ternyata tidak dicatatkan dalam LHKPN.

Lewat Batas Akhir, 13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN

10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.

KPK Tunggu Direktur Utama PFN Ifan Seventeen Serahkan LHKPN

KPK menunggu Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Sebulan Setelah Dilantik, Deddy Corbuzer Belum Serahkan LHKPN

Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

108.869 Pejabat belum Lapor LHKPN, Pengamat: tidak Ada Ketegasan dari Presiden

108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024

Pengamat Sebut LHKPN Penting untuk Nilai Kewajaran Kepemilikan Harta

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan alat yang penting menilai kewajaran harta pejabat negara.

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Viral Anak Kapolda Kalsel Flexing, Toh Bapaknya Juga tak Lapor LHKPN

KPK meminta Rusyanto memenuhi kewajibannya meski, terlambat. KPK terbuka jika diminta membantu mendata kepemilikan asetnya.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia