Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

RUU Pemasyarakatan Disahkan

UU Pemasyarakatan mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan.

Revisi UU ITE Dibahas Setelah RUU PDP Rampung

Pembahasan RUU PDP yang diperpanjang satu kali masa sidang memberikan waktu untuk lebih cermat dalam membahas aturan tersebut bersama pemerintah.

DPR Bahas RUU KUHP per Fraksi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR memaparkan terdapat tujuh poin penting untuk menyempurnakan RUU KUHP.

Wamenkumham: Tidak Ada Perubahan, RUU Pemasyarakatan Siap Disahkan

Dia meminta agar Komisi III segera menindaklanjuti proses pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Yakni, pengesahan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Baleg DPR Pastikan Revisi UU ITE masuk Prolegnas Prioritas

Dia menyatakan pembahasan itu kemungkinan dilakukan pada masa sidang berikutnya karena masa sidang saat ini tersisa beberapa hari lagi.

Pimpinan DPR Beri Waktu Lagi Bahas RUU PDP

Komisi I telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP, namun masih diperlukan peninjuan ulang.

Komisi II DPR Targetkan RUU 3 Provinsi di Papua Tuntas Bulan Ini

RUU tersebut terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Komnas HAM Diminta Terlibat Bahas Pasal-Pasal Penghinaan dalam RKUHP

Menurutnya, ada dua cara agar Komnas HAM bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan polemik RKUHP yang sedang menghangat di masyarakat ini.

Penguatan Peran Parlemen Kuncinya Tingkatkan Transparansi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan bahwa masih banyak yang hasil dibenahi DPR untuk menjadi parlemen modern.

Istana: Memang Belum Waktunya Revisi UU Sisdiknas Diketahui Presiden

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan revisi peraturan perundangan itu saat ini masih dalam proses sangat awal.

Gugatan Uji Formil UU IKN Kandas Gara-gara Melewati Tenggat 45 Hari

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan pengujian formil suatu undang-undang harus memenuhi keterpenuhan tenggang waktu pengajuan pengujian formil.

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

UU P3 Rampung, DPR Tunggu Surpres Revisi UU Ciptaker

DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual dan 62 anggota tidak hadir dengan izin.

Masih Belum Dapat Penomoran, UU TPKS Mandek di Sekretariat Negara

Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.

Korban Kekerasan Seksual Masih Ditangani UU yang Lama

Jangan sampai UU TPKS mengulangi kesalahan seperti UU Perlindungan Anak yang implementasinya jadi sulit karena undang-undang turunannya butuh waktu yang lama untuk disusun.

Publik Tunggu Aturan Turunan UU TPKS

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, aturan UU TPKS harus sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat akan perlindungan kekerasan seksual yang berpihak terhadap korban.

Puan: Legislasi bukan hanya Kuantitas, tapi juga Kualitas

Puan meminta agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan, namun dari kualitasnya.

RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg

Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Ketua DPR Dituntut Perjuangkan Kesetaraan Gender yang Lebih Luas

Bivitri Susanti mengatakan, Puan bisa berbuat lebih banyak dari itu. Berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan mulai dari lingkup kerjanya sendiri di DPR.  

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting