Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK berharap kepolisian bisa segera menangkap Harun Masiku yang hingga kini buron.
Risiko sistemik yang dimaksud, kata Menkeu, ditunjukkan dengan memburuknya indikator ekonomi dan keuangan.
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, Dolly Parlagutan Pulungan, didakwa menerima suap sebesar Rp 3,55 miliar terkait distribusi gula kristal putih.
Dengan keputusan itu, Ali mengingatkan Nurhadi untuk memenuhi panggilan KPK dengan status sebagai tersangka maupun saksi.
Panja Jiwasraya di Komisi VI akan fokus untuk memetakan masalah dan memperoleh solusi atas gagal bayar nasabah. Adapun panja di Komisi III fokus pada penegakan hukum.
"Berkaitan dengan kasus Asabri tentunya kepolisian sudah membentuk tim untuk verifikasi, tentunya masih menunggu dari BPK," kata Argo.
Nurhadi diketahui beberapa mangkir dari panggilan KPK terkait statusnya sebagai tersangka maupun saksi.
Dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karawang, yakni penyelewengan dana BOS senilai Rp4 miliar dan dana DAK di Dinas Pertanian senilai Rp9,5 miliar dinaikkan ke tingkat pentidikan.
Pemeriksaan aliran dana tersebut baru diterima pada pekan lalu dan masuk setelah PPATK menyelesaikan permohonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendeteksi kerugian negara.
Kejagung juga memeriksa sembilan karyawan dari dua perusahaan yang berbeda yakni PT Bumi Nusa Jaya Abadi dan PT Hanson Internasional Tbk terkait dugaan kasus korupsi Jiwasraya
Neng Ulfa mengaku pembatasan peserta lelang dilakukan secara lisan oleh staf Wawan, Dadang Prijatna. Dadang pun menjanjikan jatah 4% dari proyek.
Diketahui kasus ASABRI pertama kali mencuat dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md. Mahfud mengaku mendengar ada korupsi di tubuh ASABRI.
Dalam perkara yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka.
Ketua KPK menyatakan tidak menemukan kesulitan dalam pengungkapan perkara suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kekhawatiran masyarakat akan penanganan kasus suap tersebut akan diselesaikan dengan tidak maksimal justru berpotensi muncul.
Pencarian bukti lain lewat penggeledahan dan penyitaan masih dimungkinkan setelah proses evaluasi.
Pemilik dua polis senilai Rp7 miliar ini sama sekali tidak menyangka iming-iming investasi dari perusahaan asuransi pemerintah itu berujung gagal bayar.
Saat menjelang sebulan pemimpin baru KPK berkantor di Kuningan, lembaga antirasuah ini komit melakukan penindakan dibarengi upaya pencegahan.
Forensic audit diperlukan untuk memastikan ke mana larinya investasi-investasi ini sehingga bisa me-recovery nilai-nilai investasi.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jokowi memberhentikan Wahyu dengan tidak hormat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved