Berita Terbaru Korupsi Haji Hari Ini

Eks Bendum Amphuri Diperiksa Keempat Kalinya, Terkait Kerugian Negara

KPK menghitung kerugian negara saat memeriksa mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Bendum Amphuri) Muhammad Tauhid Hamdi.

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tiba di KPK

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota

KPK Jadwalkan Pemanggilan Eks Menag Yaqut Pekan Ini

KPK menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini, pada 16–19 Desember 2025 terkait dugaan korupsi kuota haji

KPK Kaji Temuan BPK soal Temuan 4.531 Jemaah Haji Era Menteri Yaqut tak Layak Berangkat

BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.

Sambil Menunggu Penetapan Tersangka, KPK Jelaskan Peran Yaqut dan Pemilik Maktour di Kasus Haji yang Dicegah ke Luar Negeri

Namun, kata dia, ketiga orang yang dicekal tersebut diduga berperan dalam pembagian kuota haji tambahan sebesar 50% sama.

Kasus Korupsi Haji Mandek Akan Berdampak Serius pada Pengelolaan Dana

Ia menjelaskan bahwa publik akan sulit mempercayai tata kelola dana haji jika dugaan korupsi kuota haji belum dituntaskan secara hukum.

Efek Korupsi Haji: Daftar saat Dilahirkan, Berangkat di Usia Tua

KPK menyebut dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Indonesia, berpengaruh kepada lamanya antrean ibadah.

Korupsi di BPKH, KPK: Jemaah Haji Bayar Mahal tapi Penginapan Jauh

Asep menjelaskan, ada banyak negara rebutan untuk mendapatkan lokasi penginapan, katering, sampai transportasi terbaik di Arab Saudi, saat musim haji.

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pemeriksaan Joko Asmoro Berkaitan dengan Penyelenggaraan Haji Khusus

Budi mengatakan, keterangan dari Joko dipakai penyidik untuk mendalami kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

KPK Ungkap Permintaan Uang untuk Percepatan Haji Khusus

Asep masih enggan memerinci pejabat Kemenag yang meminta uang. Dana itu didalihkan sebagai uang percepatan agar pendapatan kuota haji tambahan.

Indonesia, Surga para Koruptor?

KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.

Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ulik Praktik di Lapangan

Budi menjelaskan, penyidik mau mengetahui cara jual beli kuota haji terkait kasus dugaan korupsi yang tengah diusut ini.

Kemenhaj Ungkap Celah Kebocoran Penyelenggaraan Haji yang Perlu Diwaspadai

WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan celah-celah potensi kebocoran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

KPK Sisir Pembagian Kuota Haji untuk Travel di Wilayah Jatim

Sejumlah pihak dari biro jasa perjalanan haji dan umrah di wilayah Jatim sudah dimintai keterangan oleh KPK.

Pemeriksaan Biro Haji di Daerah Bentuk Keseriusan KPK Usut Korupsi Haji

Langkah tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

KPK Tunggu Putusan Persidangan untuk Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji

KPK tidak bisa sembarangan mengembalikan uang sebelum adanya putusan hakim. Saat ini, perkara itu masih pada tahap penyidikan, meski belum ada tersangka yang ditetapkan.

KPK Tegaskan tak Ada Campur Tangan Istana di Kasus Kuota Haji

Budi mengatakan, penyidik masih mencari bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara itu. KPK memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait pengusutan perkara ini.

KPK Didesak segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ngobrol di Podcast, KPK: Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan

KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab, materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia