Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menuntut perpanjangan masa jabatan ke pemerintah pusat
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan demokratisasi desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
TIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika revisi UU Desa soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak segera direalisasikan.
KOMISI II DPR resmi mengajukan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa.
Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan tiga periode.
Menurut Carlens, kehadiran dana desa sudah sangat cukup bagi seorang kepala desa untuk membangun desanya selama 5 tahun. Apalagi periode 6 tahun.
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun sarat isu politis.
Wacana perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.
Pada prinsipnya, tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih kepada agar berbagai program bisa terselesaikan dengan maksimal.
MESKI proses Pemilihan Legislatif masih berlangsung Februari 2024, namun upaya para politikus dan pembina Politik di Desa mengarahkan warga memilih caleg mulai terlihat.
Pembatasan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945.
Budiman menjelaskan masa jabatan 6 tahun memang dirasa tidak cukup bagi kepala desa.
Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan atau Hergun turut menemui massa aksi (Papdesi) di depan gedung DPR RI.
Pj Kades Ndai Mberu Antonius Toni membenarkan telah mengeluarkan surat tersebut. Dimana mewajibkan perangkat desa yang akan dilantik mencukur rambutnya hingga plontos alias botak
KOMUNITAS purnabakti kepala desa seluruh Indonesia (Kompakdesi) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar musyawarah daerah yang hasilnya menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo presiden,
KEPOLISIAN Resor Ogan Komering Ilir, Sumsel, menangkap Jumadi, 45, mantan kepala desa Tanjung Ali, Kecamatan Jejawi, karena diduga menggelapkan BLT Dana Desa.
POLRES Berau Kaltim mengungkap kasus tindak pidana Korupsi mantan Kepala Kampung Pilanjau, yang diduga menyalahgunakan aset kampung hampir Rp1 miliar
KEPALA Desa (kades) Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditetapkan tersangka dugaan korupsi dana desa hampir Rp500 juta.
Selain itu, lanjut dia, per hari ini data pengungsi yang terdata sebanyak 108.7290 jiwa.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Yogjakarta perkuat warga pedesaan dalam meningkatkan literasi keuangan, dengan melibatkan lurah/kades.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved