Legislator Usul Klasterisasi Wilayah dan 'Pooling of Fund' Dana Desa

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengusulkan agar ada klasterisasi wilayah dan pembentukan skema Pooling of Fund dalam pengelolaan dana desa.

Hal itu dilakukan dalam rangka untuk peningkatan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam konteks ini, Pooling of Fund dimaksudkan sebagai sebuah skema di mana dana desa dari beberapa desa dikumpulkan untuk membuat usaha bersama, termasuk untuk pengelolaan komoditas unggulan yang sama.

“Apakah memungkinkan ada suatu klasterisasi melalui Dana Desa? Tadi ada bagian penyertaan modal kepada BUMDes. Kalau satu desa menyertakan modal ke BUMDes tidak menghasilkan apa-apa, saya rasa. Kalau dia (BUMDes) hanya dengan modal Rp20 juta mau bikin apa di desa?" jelasnya.

"Tapi, kalau dia mempunyai suatu komoditas unggulan dan beberapa desa ini membuat satu klaster, ini kan bisa membuat suatu pooling of fund yang ada di lingkungan tersebut,” ujar Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).

Baca juga: Komisi VI DPR: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh karena, ia meyakini dengan adanya klasterisasi pengelolaan dana desa untuk BUMDes ini akan memiliki dampak bagi peningkatan penghasilan masyarakat.

“Misalnya kalau Karawang dia tentu bisa bikin penggilingan beras stabilisasi harga. Kalau di (daerah penghasil) sawit dia bisa bikin pabrik, misalnya," katanya.

"(Penggunaan dana desa) jadi sesuatu yang berarti, yang kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat dan bisa mengangkat income daripada masyarakat tersebut. Kita memberikan suatu added value,” lanjut anggota dewan dari Dapil Sumatera Utara II itu.

Di sisi lain, Sihar sempat mempertanyakan Indeks Theil yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Pada paparan yang disampaikan tersebut, terlihat grafik yang menurun untuk angka kesenjangan keuangan antar daerah. Sihar memprediksi hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya keseragaman alokasi dana desa.

Untuk itu, perlu dilihat kemampuan dari metode alokasi tersebut untuk memberikan satu terobosan outcome. 

Ia juga menyinggung mengenai bagaimana kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) bisa menjadi efektif untuk memberikan mata rantai yang lebih panjang kepada proses-proses di sektor riil di masing-masing daerah. (RO/OL-09)