NEWSTICKER

Berita Terbaru Jkn Hari Ini

Dorong Kepesertaan JKN-KIS, Penguatan Peran Pemda Dibutuhkan
19/6/2020 17:32
"Mereka bisa aktif jika disubsidi pemerintah atau pemda. Dana bisa dicari, yang penting kemauan politik pemerintah dan pemda dalam memenuhi hak rakyat untuk hidup sehat produktif."
Pandemi, Momen Perbaiki Program JKN
19/6/2020 04:45
MUNCULNYA pandemi covid-19 menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada dalam program
Lebih dari Setengah Peserta BPJS Segmen PBPU Nonaktif
18/6/2020 17:47
Karena peserta JKN-KIS berasal dari berbagai daerah, Iene menilai perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kepesertaan JKN-KIS.
BPJS Perkenalkan Program JKN-KIS ke Dunia Internasional
02/6/2020 08:59
Kehadiran Program JKN-KIS telah membuka akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia.
Perpres Iuran JKN Suatu Keniscayaan
22/5/2020 05:40
Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat lebih baik. Penaikan iuran JKN untuk menjaga keseimbangan operasional dan peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik.
Disusun, KDK Peserta JKN
20/5/2020 04:45
Pelayanan kesehatan peserta JKN kelak harus lebih baik dan dilandaskan pada kebutuhan kesehatan peserta program.
KSPI Tolak Penaikkan Iuran BPJS
14/5/2020 13:53
Seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan. Tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak.
Dirut BPJS: Besaran Iuran di Perpres 64/2020 Agar Tidak Merugi
14/5/2020 13:45
Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, BPJS hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out.
KPCDI Bakal Ajukan Uji Materi Perpres Perubahan Iuran JKN ke MA
14/5/2020 06:10
Sebelumnya, KPCDI berhasil memenangkan uji materi atas Perpres nomor 75 tahun 2020 di Mahkamah Agung.
Per 1 Mei, Iuran JKN KIS Resmi Turun
30/4/2020 09:42
Iuran JKN-KIS kembali menjadi sebesar Rp80 ribu untuk kelas 1, Rp51 ribu untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk kelas 3.
Mobile JKN Bisa untuk Skrining Gejala Covid-19
25/4/2020 06:30
PESERTA Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kini dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk melakukan skrining mandiri gejala virus korona
Screening Gejala Covid-19 bisa Dilakukan di Mobile JKN
23/4/2020 15:58
Fitur “Skrining Mandiri Covid-19” akan terus dikembangkan dan diharapkan peserta JKN-KIS dapat terpantau kondisi kesehatannya
Peserta JKN-KIS Bisa Lakukan Skrining Covid-19 di Aplikasi
23/4/2020 11:39
Peserta JKN-KIS yang sudah mengunduh dan mengaktifkan Mobile JKN dapat langsung memilih fitur Skrining Mandiri Covid-19.
Banyak Peserta Mandiri JKN Dikawatirkan tidak Mampu Bayar Iuran
14/4/2020 09:41
Dalam pandemi covid-19 ini, JKN sangat diperlukan agar mempermudah masyarakat melakukan pemeriksaan dini untuk mencegah meluasnya virus.
YLKI: Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran JKN Mendesak
14/4/2020 08:58
"Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengubah tarif jika belum ada Perpres," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).
BPJS Kesehatan Tunggu Perpres Baru Terkait Iuran JKN
02/4/2020 13:58
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut.
Cleansing Data Jadi Solusi Kisruh BPJS Kesehatan
18/2/2020 17:58
Data kepesertaan menjadi satu masalah utama program JKN-KIS. Pemerintah akan merampungkan cleansing data peserta BPJS Kesehatan, agar penerima bantuan iuran tepat sasaran.
Mobile JKN Beri Kemudahan untuk Peserta BPJS
28/1/2020 03:25
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut positif kehadiran aplikasi Mobile JKN
Sinkronisasi Data Peserta JKN-KIS Bersifat Dinamis
17/1/2020 04:30
PEMUTAKHIRAN data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersifat dinamis dan harus disinkronkan terus-menerus
Pemda yang Tolak Ikut JKN-KIS Terancam Pidana
13/1/2020 18:37
Dengan tidak mengikuti kepesertaan JKN-KIS dan mengalihkan dana APBD untuk jaminan kesehatan lain, artinya Pemda dapat dikategorikan telah melakukan penyelewengan dana APBD.