Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KPK diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus rasuah pajak di Kalimantan.
Dari evaluasi tersebut, ditemukan banyak terjadi pelanggaran prokes atau tidak melaksanakan 3M dengan disiplin di dalam sekolah.
Yang menjadi persoalan adalah belum pernah dilangsungkan evaluasi akhir masa jabatan.
Kapasitas guru dan sekolah dalam menerapkan evaluasi hasil belajar siswa merupakan risiko kedua untuk penerapan Asesmen Nasional.
Cotta Sembiring menyampaikan hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari kinerja tahun lalu dan merencanakan strategi baru meningkatkan target iuran dan kepesertaan di tahun 2021.
Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan para ahli, epidemiolog, hingga forkominda, untuk memutuskan kebijakan terkait penanganan covid-19 selanjutnya.
Hal ini dilakukan guna menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Korps Adhyaksa.
MENJELANG masa pensiun Jenderal Polisi Idham Azis, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyusun catatan kritis atas situasi keamanan selama satu tahun terakhir.
Kemenag akan mengevaluasi Lembaga Amil Zakat yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.
Jelang akhir tahun, partai politik diminta untuk merenung atas kinerja dan kontribusi mereka dalam memperbaiki negara.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ingatkan seluruh pegawai untuk tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme.
Terdapat persoalan klasik yang kembali terulang, antara lain politik uang.
Sebanyak 2 juta peserta gagal pada tahap verifikasi email dan konfirmasi nomor telepon. Verifikasi diperlukan karena merupakan jalan digital untuk otentikasi.
Efisiensi 18 lembaga negara ini akan dievaluasi. Termasuk kemungkinan melebur Badan Restotasi Gambut dengan BNPB.
Evaluasi kabinet sudah seharusnya dilakukan dalam rangka mempercepat kinerja pemerintahan.
Angka ini dihitung dari jumlah peserta gelombang 1 hingga 3 sebanyak 680 ribu
Demokrasi dan nomokrasi secara prosedural sangat mudah dilaksanakan. Namun, secara substantif keduanya mesti menjadi perhatian supaya bisa dilaksanakan.
PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) skala provinsi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) selama dua pekan dinilai berhasil.
"Ini perlu evaluasi. Mana daerah yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana daerah yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan.
DPD RI juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menyampingkan karantina wilayah (lockdown).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved