NEWSTICKER

Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

BPLN untuk Sederhanakan Regulasi di Berbagai Sektor
06/1/2020 14:15
BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
Komisi I Minta Hubungan Bilateral dengan Tiongkok Dikaji Ulang
04/1/2020 14:00
Sikap pemerintah Tiongkok yang tetap mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah mereka dianggap menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menghormati kedaulatan RI.
DPR: Pemerintah Harus Tegas dan Terukur soal kedaulatan di Natuna
03/1/2020 22:44
Tindakan nyata di lapangan yang tegas, terarah, dan terukur harus dilakulan terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
DPR Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
03/1/2020 12:40
Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari makanan, pakaian, hingga perlengkapan bayi.
Klaim Tiongkok, Kemenlu Diminta Perkuat Dukungan Luar
02/1/2020 20:31
Willy mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus aktif melakukan diplomasi pencarian dukungan yang lebih kuat dari negara-negara Asean untuk Indonesia.
2 RUU Omnibus Law Dibahas Usai Ditetapkan dalam Prolegnas
02/1/2020 19:15
RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan segera dibahas usai ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) jangka pendek 2020.
DPR Pertanyakan Emergency Plan Bandara Halim Perdanakusuma
02/1/2020 17:33
Terendamnya landasan pacu yang ada di Bandara Halim terjadi karena tidak adanya persiapan emergency plan dari pengurus bandara terhadap banjir.
Pemerintah Diminta Siaga Hadapi Banjir
02/1/2020 15:14
Ace menilai, masyarakat masih minim mendapatkan informasi terkait potensi bencana hingga banyak masyarakat yang tidak melakukan antisipasi.
Ketua DPR Minta Koordinasi Tangani Banjir Dioptimalkan
02/1/2020 14:46
Puan Maharani mendorong agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh kemenenterian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak banjir.
RUU HAM Uighur oleh DPR AS, Aziz Syamsuddin: Sarat Muatan Politis
02/1/2020 13:35
Azis juga meminta agar internasional mendorong pemerintah Tiongkok membuka ruang bagi badan independen pencari fakta internasional untuk melakukan invetigasi,
DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Tanggap Darurat Menyeluruh
02/1/2020 10:39
Pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta segera melakukan upaya pemulihan.
Semua Aturan dan UU Hambat Investasi Harus Masuk RUU Omnibus Law
29/12/2019 23:26
Firman menegaskan bahwa investasi hendaknya tidak menghalalkan secara cara, khususnya terkait denganKementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
DPR Apresiasi Polri Tangkap Tersangka Penyerang Novel Baswedan
28/12/2019 15:54
Selain apresiasi, politikus PKB itu mengatakan optimistis Polri dapat menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas.
DPR RI: Proses Hukum Pelaku Penyiraman Novel Harus Profesional
28/12/2019 12:02
Status keanggotaan polisi pada pelaku tidak boleh menjadi hambatan dalam proses hukum yang berjalan nantinya.
Komisi II Panggil KSP, Setneg soal Perpres 38/2019
28/12/2019 08:40
Dia mengatakan langkah memanggil KSP-Kemensetneg itu karena penambahan wakil Kepala KSP bertentangan dengan Program Presiden Jokowi dalam penyederhanaan birokrasi.
Soal Ibu Kota Baru, DPR Tunggu Perkembangan dari Pemerintah
27/12/2019 09:20
Namun, dijelaskan Sodik, panja IKN belum dapat ditentukan kapan akan mulai bekerja.
Komisi II: Pemerintah Harus Jelaskan Urgensi Wakil KSP
26/12/2019 14:21
Pemerintah diminta menjelaskan secara terang mengenai pos baru di KSP
DPR Puji Kematangan Irjen Nana Sujana Pimpin Kapolda Metro
25/12/2019 19:12
Adies menilai Nana memiliki kapasitas dan rekam jejak guna mengatasi segala problematika di ibu kota negara.
Stadion Gelora Bandung Lautan Api Harus Dikelola Swasta
23/12/2019 13:50
GBLA kini terkatung-katung karena kasus korupsi pembangunannya dengan modus ketidaksesuaian spesifikasi barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga negara rugi Rp103 miliar.
Herman Herry: Selamat Bertugas Pimpinan Baru KPK
20/12/2019 19:02
Menurut Herman, tugas berat sudah menanti pimpinan baru KPK. Khususnya dalam menjawab harapan publik akan terwujudkan Indonesia tanpa korupsi sesuai UU tentang KPK.