Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR siap untuk membahas bersama dengan pemerintah, jangan sampai tidak ada sinergi antara pemerintah dan DPR
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, meminta kompensasi terhadap pemerintah. Pasalnya, Natuna dijadikan lokasi observasi WNI yang baru pulang dari Tiongkok, menyusul penyebaran virus korona.
DPR meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.
Rapat bersifat tertutup dan dihadiri Mendagri, menpora, Wakapolri, Kepala BIN hingga Pangkogabwilhan
PEMERINTAH mulai mematangkan rencana pemulangan 600 mantan kombatan Islamic States (IS) dan keluarga yang berasal dari Indonesia.
Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.
KOMISI XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) maksimal dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Ketua Komisi IX Felly Estelita mengatakan kunjungan ke Natuna untuk menunjukan kepada masyarakat kondisi di Natuna dalam keadaan baik.
Pendidikan tinggi di Indonesia masih berupaya keras untuk meningkatkan mutunya dengan berinteraksi di kancah internasional. Jangan dihalangi.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
Hingga berita ini diturunkan, rapat antara Komisi XI dengan BPK tengah berlangsung secara tertutup. Hasil rapat akan diumumkan melalui konfresi Pers.
Komisi III akan meminta penjelasan kepada Yasonna menyangkut agenda selama setahun Kementerian Hukum dan HAM, isu lembaga pemasyarakatan termasuk mutasi Ronny Franky Sompie
Pemerintah daerah harus mendorong pemerintah pusat membantu merealisasikan sejumlah program.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan WNI yang dievakuasi dari Wuhan dan sekitarnya akan dikarantina di Natuna.
"Banyak hal yang kami belum tahu Karenanya kita akan membahas bersama Kemenkes," katanya
Ada 248 RUU yang telah disepakati DPR masuk dalam prolegnas prioritas 2020-2024, ini tugas berat pasalnya sebagian besar anggota dewan muka baru yng minim pengalaman politik.
Ia khawatir kata cilaka benar-benar menjadi celaka bagi Indonesia. "istilah ini jadi pukulan bagi kita, coba pakai istilah yang positif," ujar dia.
Melki, sapaan akrab Melkiades, mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law akan membutuhkan masukan dari semua kalangan,
Ichsan mengatakan, pembangunan rumah-rumah yang rusak juga akan segera dibangun dan ada sekitar 4.000-an rumah dan juga bantuan-bantuan lain terus mengalir.
DPR menyatakan pembahasan RUU omnibus law tidak akan bertele-tele. Itu dilakukan agar beban legislatif tidak terlalu berat, mengingat ada 50 RUU dalam Program Legislasi Nasional tahun ini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved