Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Peningkatan keamanan harus dilakukan, salah satunya dengan membuat aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya.
Raker tersebut membahas lebih jauh sejumlah usulan waktu penyelenggaraan yang tepat terkait dengan kelanjutan pelaksanaan pilkada serentak yang ditunda hingga Desember 2020
Bantuan ini akan meningkatkan kapasitas tes Lab Mikrobiologi UI menjadi 900 sampel per hari.
Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.
Pemerintah tidak harus terburu-buru menerbitkan surat utang global atau global bond dengan tenor yang sangat panjang.
Permenhub tentang pengendalian transportasi cegah penyebaran Covid-19 justru makin membuat mekanisme PSBB oleh pemerintah daerah ini makin rumit.
KETUA Komisi III DPR, Herman Herry, meminta aparat kepolisian mewaspadai segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah pandemi covid-19.
KPK mengaku tak keberatan anggaran dipotong. Anggota DPR Ahmad Sahroni meminta pemotongan anggaran harus proporsional dan sudah dianalisis.
Penelitian dan temuan adanya mutasi virus ini dan identifikasi tipenya sangat penting karena berimplikasi secara klinis dan dalam hal pengembangan vaksin.
Akibat MCO, yang bekerja harian lepas, praktis tidak ada pekerjaan dan kehilangan pendapatan.
Menurut Hasanuddin, insiden ini menimbulkan keprihatinan semua pihak. Apalagi terjadi di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia melawan pandemi Covid-19.
Para pejuang kesehatan yang terdiri dari dokter dan para medis telah rela melakukan tugas mulia menyelamatkan pasien Covid-19. Padahal mereka tahu hal tersebut berisiko kematian.
Selasa (14/4) DPR melalui Baleg akan melaksanakan rapat kerja (raker) pertama dengan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan Omnibus Law Ciptaker.
Perpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.
Kondisi perekonomian dan perbankan Indonesia yang menurun, dan diprediksi akan semakin turun dengan adanya krisis karena pandemi Covid-19.
Di tengah social dan physical distancing saat ini, Rifqinizamy menggelar ‘Kelas Virtual Parlemen’ yang berlangsung pada Jumat (10/4).
Sudah saatnya Pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian harus bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri.
Penanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Poin poin itu meliputi penghapusan kewajiban membayar PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.
Kabar itu diungkapkan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, seusai telekonferensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved