Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Meminta Data Stok dan Kebutuhan Beras Nasional

DPR meminta Kementerian Perdagangan mengungkapkan secara transparan, akan data valid tentang ketersediaan dan pasokan dari beras petani dalam negeri, serta kebutuhan beras di dalam negeri.

Holding Ultra Mikro Dapat Dukungan dari Komisi XI DPR

Puteri Anetta Komarudin mendukung rencana pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yaitu, BRI, Pegadaian, dan  PT Permodalan Nasional Madani.

Azis Harapkan Pemerintah Terbitkan Kebijakan Mudik yang Tepat

Azis mengatakan agar tradisi saling memaafkan pada hari raya kali ini kembali dapat dilakukan masyarakat melalui teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang pesat. 

Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perkawinan Usia Anak

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktu yang mendorong oragtua untuk mengizinkan anak-anak untuk menikah.

DPR Minta Program Rehabilitasi Pasca-Bencana Harus Diperkuat

Penanganan yang tepat usai terjadinya bencana, dapat membuat masyarakat pulih dari trauma dan kehidupan sosial ekonomi juga dapat kembali berkembang, tanpa harus terlalu lama terpuruk.

DPR : Pegadaian Sebaiknya Tidak Masuk Rencana ‘Holding’

Rencana yang mengintegrasikan Pegadaian, BRI, dan PNM itu, akan menyulitkan posisi Pegadaian dalam memberi akses permodalan bagi rakyat kecil.

Kemenaker Godok Aturan Soal THR Tenaga Kerja di 2021

Kemenaker telah menyiapkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 yang juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

DPR Perjuangkan Pengangkatan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer

Semangat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN (PNS dan PPPK), bukan pada proses seleksi.

Komisi V DPR Soroti Hasil Pemeriksaan BPK Kemendes

Syarief menyampaikan, terdapat sejumlah temuan BPK yang selalu disampaikan setiap tahun seperti pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib dan kelebihan pembayaran.

DPR Nilai Ada Kontradiksi Kebijakan Tata Niaga Beras

Semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan masih sangat aman, sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor beras.

Lasarus Kritik Kemendes Soal Dana Desa

Penggunaan dana desa oleh aparat desa dan pemerintah daerah kurang mendapat pengawasan yang memadai. Para kepala desa hanya tunduk pada bupati atau kepala daerah.

Tunggu Konfirmasi WHO, Menkes Tunda Penggunaan Vaksin AstraZeneca

Pemerintah memutuskan untuk menunda penggunaan vaksin produksi AstraZeneca sampai ada konfirmasi dari WHO mengenai keamanan penggunaan vaksin tersebut.

Menag Optimistis Saudi Buka Haji 2021

“Kami optimistis kemungkinan diselenggarakannya haji tahun ini masih terbuka,” ungkap Menag Yaqut pada rapat Pembahasan Penyelenggaran Haji bersama Komisi VIII DPR.

Anggota DPR Dukung Sinergi Pertamina Tingkatkan TKDN

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menegaskan, sinergi dengan berbagai BUMN tersebut merupakan wujud nyata Pertamina dalam meningkatkan pemakaian komponen lokal.

UU ITE belum Mampu Melindungi Perempuan dari Eksploitasi Kekerasan

Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE tidak memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi. 

Banggar DPR: Jangan Jadikan Covid-19 Ajang Pemburu Rente

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, praktik nakal rumah sakit ini harus segera ditertibkan.

Anggota DPR Apresiasi Kementan Dampingi Petani Milenial

Di bawah Kementan, program padat karya telah dilakukan di beberapa daerah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Dedi Mulyadi Ajak Warga Gemar Makan Ikan dengan Bagikan Ikan Segar

Menurut Dedi, saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, dia telah membuat peraturan mengenai perikanan.

Kasus Covid-19 Turun, DPR Berharap Warga Makin Sadar Kesehatan

Menurut Muchamad Nabil Haroen, pemerintah selalu mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program yang tepat.

Penghapusan Abu Batu Bara Sebagai Limbah B3 Langgar Konstitusi

Andi Akmal Pasluddin mengaku kaget ketika pemerintah memutuskan mengeluarkan abu batu bara dari limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia