Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Jika pembubaran itu dilakukan, pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Kualitas Pendidikan di Gorontalo Harus Segera Diperbaiki

Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo, dari total 50.831 murid SMA/ SMK/ SLB di Gorontalo, tercatat 500 orang di antaranya memilih tidak lagi melanjutkan sekolah.

Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi ke Jayapura

Perlu dibuka ruang dialog antara pemerintah pusat dengan orang asli Papua dengan rekomendasi dari MRP.

Soal Hasil Tes Novel Baswedan, DPR Minta KPK Transparan

Penyidik KPK Novel Baswedan dikabarkan tidak lolos tes assesment wawasan kebangsaan. Namun, Komisi DPR RI meminta KPK untuk membuka informasi hasil tes.

KPK Amankan Barang Bukti terkait Suap dari Rumah Azis Syamsuddin

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan.

Puan Maharani : Musrenbang Jangan Sekadar Formalitas

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengarah pada pemulihan pandemi Covid-19 dan pelaksanaannya bukan sekadar formalitas.

DPR Sayangkan Pemerintah Buka Kembali Penerbangan Wuhan-Jakarta

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyayangkan pemerintah kembali membukanya rute penerbangan Wuhan-Jakarta.

Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai

Permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Utang Luar Negeri Naik, DPR Nilai Pengendaliannya Semakin Sulit

BANK Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Pemda DKI Diminta Koordinasi dengan Polri Atasi Kerumunan di Pasar

Pemerintah daerah DKI Jakarta dinilai tidak siap dalam menghadapai membludaknya masyarat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

DPR Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Liburan Saat Lebaran

Pemerintah diyakini tidak akan bisa menahan lonjakan massa yang ingin menikmati hari libur. Kerumunan di Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan bukti.

DPR Tagih Roadmap yang Jelas Soal Peremajaan Alutsista

Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk menyusun 'road map' peremajaan alutsista yang jelas.

Wakil Ketua DPR: Koperasi Berperan Penting Sejahterakan Petani

Menurut Rachmat Gobel, para petani lah yang sesungguhnya dapat mengangkat harkat derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

DPR: Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan

Politikus PDIP Hasanuddin menyesalkan mengapa istilah OPM diubah menjadu KKB. Dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa.

Kerumunan di Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI Kurang Antisipasi

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani potensi penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang tersebut. 

Butuh Kebijakan Cetak Milenial Jadi Manusia Unggul

Anggota Komisi XI DPR RI itu menilai bonus demografi itu bisa jadi akan menjadi berkah atau jadi musibah bila kita tidak mempersiapkan generasi yang akan mengisi era tersebut.

Anggota DPR Tekankan Urgensi Revisi UU ASN Bagi Tenaga Honorer

Dia mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru.

Puan Minta Kemendikbud Ristek Cermati Angka Putus Sekolah dan PJJ

Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar.

Larangan Mudik Ada Untung-Rugi, tetapi tetap tidak Boleh Mudik

Untuk tahun ini karena kondisi yang tidak memungkinkan diimbau untuk tidak mudik. Meskipun perputaran uang selama mudik lebaran di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Bersatu Stop Kekerasan Seksual

Tentu saja Gus AMI menyambut baik pertemuan itu, dan tersirat menjadi penguat betapa penting dan urgennya RUU PKS untuk segera disahkan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia