Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Puan: Indonesia Harus Bangun Kekuatan Maritim Nasional

Puan menilai pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim.

Pelaporan kepada Dewan Pengawas KPK Dinilai Sesuai Aturan

Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan dewan pengawas merupakan saluran tepat yang dapat digunakan baik oleh pegawai, pimpinan maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan.

Kecaman Puan Maharani terhadap Israel Didukung Warganet

Fenomena ini sebagai dukungan masyarakat terhadap sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai luar biasa dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,

Program KPPPA Harus Fokus ke Persoalan Keluarga

Komisi VIII DPR mendorong agar program-program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun anggaran 2021 agar fokus ke persoalan keluarga.

Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK

Guspardi Gaus mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK.

Pemerintah Diminta Kembalikan Fungsi Bulog sebagai Badan Pangan

Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.

Baleg belum Terima Surpres dan Draf RUU Ibu Kota Negara

Baleg juga belum bisa memutuskan RUU tersebut bakal dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Hal itu akan diputuskan setelah draf diterima DPR.

Gubernur Papua Barat Dilaporkan ke KPK

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dilaporkan anggota DPR RI Rico Sia ke KPK, atas dugaan merugikan keuangan negara.

MKD Proses Laporan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Selasa (18/5) siang, MKD dijadwalkan akan menggelar rapat pleno untuk membahas laporan-laporan yang sebelumnya sudah diterima oleh MKD.

Vaksinasi Mandiri, Gus AMI Minta Perusahaan Ikutkan Karyawanya

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar berharap semua perusahaan bisa mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi mandiri.

PDIP: 75 Pegawai KPK Taati Aturan, Jangan Permasalahkan Aturan

Politisi PDIP itu pun meminta seluruh pihak termasuk 75 pegawai menaati aturan yang berlaku.

Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Akselerisasi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 sebesar 0,74% menunjukkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam kondisi resesi ekonomi.

Hari Buku Nasional, DPR Minta Pemerintah Permudah Akses Literasi

Tingkat minat membaca masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Bahkan, UNESCO pernah merilis tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%.

Legislator Nilai Pemerintah Gagal Jalankan Larangan Mudik

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menilai kebijakan pemerintah dalam menerapkan larangan mudik Lebaran tahun 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 telah gagal. 

KPK Periksa Azis Syamsuddin Terkait Suap Wali Kota Tanjungbalai

Pemeriksan Azis terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Besok, MKD Gelar Pleno Sikapi Laporan Terkait Azis Syamsuddin

"Rapat pleno antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang," ujar Ketua MKD DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi

Puan Dorong Pemerataan Ketersediaan Vaksin di Seluruh Dunia

Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara. 

DPR: Restrukturisasi Batan Harus Dilakukan dengan Hati-hati

Batan adalah Badan Pelaksana Ketenaganukliran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Rapat dengan DPR, Mensos: Dukung Penanganan Bencana Komprehensif

Kemensos RI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) yang sudah masuk di Komisi VIII DPR RI.

DPR Usulkan Pegawai KPK Tak Lulus ASN  Jadi Tenaga P3K

Pangeran Khairul Saleh berharap pegawai KPK yang tidak lulus seleksi ASN untuk dapat dipertimbangkan dam diprioritaskan menjadi tenaga P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia