Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Tangki Pertamina Cilacap Kembali Terbakar, DPR: Perlu Evaluasi Mendalam

Andi Yuliani Paris menegaskan, perlu ada evaluasi yang sangat mendalam terhadap prosedur keamanan, operasional, dan prosedur teknis lainnya di tangki minyak milik perusahaan BUMN itu.

Pembahasan RUU BPK Perlu Ditunda karena Sarat Kepentingan

Trubus menyarankan DPR memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022.

Anggota DPR Nilai Pertamina Sigap Tangani Kebakaran Tangki di Kilang Cilacap

Anggota Komisi VII DPR RI, HM Ridwan Hisjam, menilai, BUMN tersebut cukup tanggap dan sigap dalam menangani musibah. 

Komisi I DPR Belum Sepakat dengan Isi RUU PDP

belum ada kesepakatan mengenai draft RUU PDP yang sekarang.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran untuk Petani

Untuk diketahui, e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

Tangki Pertamina Cilacap Kembali Terbakar, DPR: Perlu Evaluasi Mendalam

Harus ada audit forensik terhadap kelayakan alat di seluruh tangka milik Pertamina sebagai upaya memitigasi agar tidak terulang kejadian untuk kesekian kalinya.

Fokus Modernisasi Alutsista, Anggaran Kemenhan Harus Dievaluasi

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai kondisi tersebut perlu evaluasi. Penguatan alutsista merupakan keniscayaan untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Kemendikbudristek dan Komisi X DPR Pantau Implementasi Kampus Merdeka di Sejumlah Daerah 

Tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui implementasi MBKM di sejumlah perguruan tinggi, capaian-capaian MBKM sejauh ini, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan MBKM

DPR akan Bentuk Dewan Pengawas RUU PDP 

RUU PDP ditargetkan selesai dalam sisa masa sidang tahun ini. Titik temu antara permintah dan DPR mengenai pembentukan otortias perlindungan data pribadi sudah alami kemajuan. 

DPR RI dan Universitas Pertamina sepakati MoU Asosiasi Mitigasi Risiko

Pendirian asosiasi dan lembaga pelatihan itu bertujuan memitigasi risiko perusahaan khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Komisi IV DPR Minta KLHK Periksa dan Pulihkan DAS Kapuas

Dibutuhkan kebijakan dan anggaran afirmatif untuk mengatasi hal tersebut. Daniel Johan mengaku sangat prihatin dengan kondisi banjir yang terjadi di Kalbar.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel Serahkan Bantuan Korban Banjir Gorontalo

Desa Datahu merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir setiap tahun, sehingga Rachmat Gobel berharap ada solusi permanen.

DPR: Pemerintah Harus Fokus Produksi Vaksin Merah Putih

BPOM) dan WHO (Organiasi Kesehatan Dunia) menyatakan siap mendampingi proses uji klinis ini hingga vaksin Merah Putih dapat diproduksi secara massal.

‘Unboxing’ Kargo Tim Ducati Secara Ilegal, Dede Yusuf: Malukan Negara Indonesia

Dede Yusuf menilai oknum penyelenggara lokal yang membuka kargo motor milik Tim Ducati di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sebuah sikap yang membuat malu negara.

Di UNY, Puan Ingatkan Generasi Muda tak Tinggalkan Nilai Kebangsaan

Puan Maharani memberi contoh Korea Selatan (Korsel) sebagai negara maju yang tidak meninggalkan jati dirinya sebagai sebuah bangsa.

Komisi X DPR Apresiasi Kerja Cepat Pemerintah dalam Penuntasan Sanksi WADA 

“Kami mendesak kepengurusan LADI untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan memperbaiki manajemen internal agar permasalahan seperti sanksi WADA tidak terulang lagi,”

Bank Dunia: Kartu Prakerja Ringankan Dampak Pandemi, DPR Beri Apresiasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Demer mengapresiasi pujian Bank Dunia terkait pemanfaat Kartu Prakerja saat pandemi Covid-19. 

Di Tengah Hujan, Puan Tanam Padi dan Semangati Petani Milenial

Ketua DPR Puan Maharani mendorong petani untuk melek teknologi agar hasil pertanian lebih produktif sehingga kesejahteraannya meningkat.

Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas, Puan: Ayah Sosok Inspiratif

Tak hanya mengenang jasa para pahlawan bangsa, tempat peristirahatan itu juga istimewa bagi Puan karena sang ayah, Taufiq Kiemas,

Sempat Buntu, DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP

DPR RI sebelumnya mendesak agar lembaga otoritas yang mengawasi PDP tersebut independen, lantaran posisi pemerintah dalam hal ini menjadi pihak yang mengelola data.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia