Berita Terbaru Cipta Kerja Hari Ini

Sindir Perppu Ciptaker, AHY Sebut Hukum Harus Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Perppu itu tidak menjawab persoalan yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat. 

Fraksi PAN Berharap DPR Tidak Langsung Setujui Perppu Ciptaker

Saleh menjelaskan dirinya mendapatkan informasi bahwa Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk menggugurkan keputusan MK yang mengatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Perppu Ciptaker Bakal Dibahas di Masa Sidang III

Selain itu, dia menilai terkait sifat kegentingan yang memaksa diterbitkannya Perppu CIptaker, itu merupakan perspektif dan subjektivitas pemerintah.

DPR Masih Reses, Perppu Ciptaker Dibahas Masa Sidang Mendatang

Pasal 52 ayat (1) UU 13 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK

Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker

DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.

Jokowi : Perppu Cipta Kerja untuk Memberi Kepastian Investor

Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.

Perppu Cipta Kerja Diapresiasi Ekonom, Dikritik Pakar Hukum

Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global.

Buruh: UU Ciptaker Tidak Bisa Dijadikan Landasan Penghitungan UMP

Alasan yang pertama, UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

UU Cipta Kerja Kembali Digugat

Kuasa Hukum yakni Anwar Rahman mengatakan pengujian formil dimohonkan karena UU Cipta Kerja masih dijadikan dasar untuk membuat peraturan pemerintah.

Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.

UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS

UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan izin.

PUPR Bidik 60 Ribu Pekerja dari Program Padat Karya 2022

PUPR menganggarkan Rp13,91 triliun untuk PKT. Salah satu kegiatan PKT ialah dari bidang Cipta Karya yang ditargetkan menyerap puluhan ribu ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp2,11 triliun.

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir

Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.

Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.

Pengusaha Minta Revisi UU Ciptaker Dipercepat

Harapan pengusaha agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik.

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya

Pembuat UU Diingatkan Hati-Hati Menggunakan Metode Omnibus Law

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus.

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting