Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Saat ini KPK memang belum memiliki pendekatan kepada masyarat terkait peran masyarakat dalam membantu KPK menumpas para koruptor.
Sebelum uji kelayakan dimulai, Komisi III akan meminta penjelasan dari pansel terkait proses seleksi yang telah memunculkan 10 nama capim KPK.
KPK percaya bahwa Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataannya yang tidak ingin melemahkan komisi antikorupsi itu.
Berikut profil singkat 10 orang yang akan diseleksi menjadi lima pimpinan lembaga antirasywah itu.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut kondisi itu disebabkan rencana revisi UU KPK serta komposisi calon pimpinan lembaga antirasywah itu dinilai bermasalah.
Dari 10 nama capim KPK terdapat satu-satunya capim dari anggota kepolisian yakni Irjen Firli Bahuri.
Muzni diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang sejumlah Rp460 juta dari Pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar (MYK) terkait proyek jembatan Ambayan.
Jika ditemukan ada yang tidak patuh dalam LHKPN namun tetap diloloskan Presiden, tentu masyarakat nantinya akan bertanya-tanya.
Kita percayakan kepada pansel yang telah bekerja melakukan seleksi terhadap capim KPK. Kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikan pada periode ini.
DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantan Korupsi.
Presiden bisa menggunakan kekuatan politiknya di DPR dengan meminta dukungan partai politik koalisinya untuk mengawal lima calon prioritas yang ditentukannya.
PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi
DPR RI telah menerima surat dari Preisden Joko Widodo (Jokowi) terkait daftar 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).
Firli menerangkan, ketidakberdayaan KPK disebabkan kebijakkan Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat ad hoc.
Jika masih ada nama-nama yang dianggap bermasalah, kata Moeldoko, masih ada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Pansel dinilainya saat ini telah bekerja secara baik dalam melaksanakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut setidaknya ada tiga fokus kriteria capim yang bakal digali DPR.
DPR RI akan memperhatikan rekam jejak semua calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pimpinan KPK mendatang.
Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/8), Firli merasa yakin dengan alasan dirinya bukanlah orang baru di lembaga antirasyuah Indonesia tersebut.
Kemarin, Pansel telah menyerahkan 10 nama capim KPK kepada Presiden Jokowi, salah satunya anggota Polri yakni Irjen Firli Bahuri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved