Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah terus menyinkronkan regulasi nasional secara berkelanjutan. Salah satunya melalui omnibus law.
Akibat eselon di pemerintahan terlalu banyak, anggaran menjadi tidak efektif karena tersebar di berbagai unit. Pun, rantai birokrasi menjadi sangat panjang.
Pandemi covid-19 dinilai sebagai momentum tepat untuk pembenahan birokrasi. Kepala Negara juga mengingatkan tata kelola pemerintahan tidak boleh mengabaikan transparansi.
“Kita ingin menggunakan covid-19 sebagai momentum untuk mereformasi banyak hal. Reformasi pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial."
Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga.
Wapres menyebutkan hingga saat ini sebanyak 40 kementerian/lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan komposisi, yaitu memangkas jabatan di eselon III dari 5.959
Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Untuk mempercepat serapan anggaran covid-19, pemerintah harus menanggalkan banyak prosedur yang mengganjal.
isu reformasi birokrasi ini hanya dijadikan sebagai pelengkap dari kebijakan PEN
Pembubaran belasan badan hingga tim antarkementerian/lembaga itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020
Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha atau 99% dari total unit usaha di dalam negeri
"Saya kira sudah betul dan menjadi penguat dari BIN untuk bisa lebih efektif. Tinggal kita lihat apakah itu bisa menstimulasi kinerja BIN atau sebaliknya," ujar Muradi
Sekitar 60 lembaga negara yang bisa dirampingkan. Namun, Menpan dan Rebiro Tjahjo Kumolo memastikan hanya 18.
Ia mengatakan bahwa pembubaran harus dilakukan dengan jaminan tak akan menyimpang dari koridor reformasi birokrasi.
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan.
Pandemi covid-19 membuat birokrasi Pemprov Bali mulai bergerak ke arah digitalisasi. Seluruh laporan kii diwujudkan dalam bentuk digital.
PEMPROV Bali berkomitmen memperbaiki image birokrasi di tengah masyarakat yang dituntut bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan berbagai program kerja yang terukur dan transparan.
Percepatan penerapan birokrasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) harus terus ditingkatkan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, mengungkapkan Ditjen Dikti saat ini mendorong pelaksanaan RB dan Pembangunan Zona Integritas unit kerja
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta proses reformasi birokrasi di Indonesia dipercepat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved