Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MERATANYA pelayanan publik kepada setiap anak di seluruh Indonesia, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan memiliki institusi negara yang bersih menjadi indikator majunya sebuah negara. Indonesia saat ini tengah berupaya memperbaiki ketiganya meski disadari itu bukan hal mudah dan dapat berlangsung cepat.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar bertajuk Reimagining the Future of Indonesia’s Economy, Rabu (19/8). Tiga hal itu pula yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan belum dapat terselesaikan. Namun pengambil kebijakan saat ini dirasa memiliki momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut.
“Kita ingin menggunakan covid-19 sebagai momentum untuk mereformasi banyak hal. Reformasi pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Kita menuju masa depan dimana orang-orang Indonesia menjadi inti. Mereka yang masih tertinggal itu adalah PR yang penting. Kita juga masih tertinggal di bidang infrastruktur. Begitu pula dengan birokrasi yang belum efisien dan tidak bisa mendukung,” tuturnya.
Pada pemerataan akses pelayanan publik, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, masih banyak anak-anak di berbagai daerah tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang sama. Alasannya karena ekonomi keluarganya lemah dan cenderung tertinggal dalam segala hal.
Bila pemerataan kesempatan tidak segera dilakukan, maka garis ketertinggalan dan ketimpangan akan terus ada dan dapat menghambat cita-cita pembangunan serta perekonomian nasional. “Untuk menjadi negara besar, tidak ada negara besar tanpa orang-orang yang hebat. Itu selalu berawal dari sumber daya manusia,” terang Ani.
Kemudian pada pembangunan infrastruktur, Indonesia memang dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan pembangunan fisik berupa jalan, pelabuhan, bandara untuk menghubungkan pulau demi pulau yang ada. Akan tetapi, itu belum mencukupi lantaran masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai seperti di Pulau Jawa.
Baca juga : Pekan Depan 9,1 Juta Pedagang Kecil Bakal Terima Bantuan
“Kita gap infrastrukturnya masih jauh, terutama di luar Jawa. seluruh pulau dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur masih dibutuhkan untuk menuju ke upper middle income bahkan ke upper,” jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut Ani, pembangunan yang telah dilakukan harus dilanjutkan dan diperluas ke berbagai wilayah. Tujuanya agar infrastruktur itu tidak saja menghubungkan pulau demi pulau, namun juga pada pemerataan pembangunan dan ekonomi.
Hal terakhir ialah mengenai institusi yang baik dan dapat mendukung agenda utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Poin ini, menurut Ani, menjadi kunci penting karena sebagai pendorong dan penggerak kebijakan pemerintah.
“Demokrasi tidak bisa menjadi instrumen untuk membuat kesejahteraan bersama tanpa sistem politik dan institusi yang bagus, ketegasan hukum, birokrasi yang bersih, efisien dan transparan,” imbuhnya.
“Saya ingin melihat semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bagus, didukung dengan institusi yang bagus, baik di level pemerintah, BUMN, maupun swasta sebagai legacy pemerintah saat ini,” pungkas Ani. (OL-7)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved