Berita Terbaru anggota DPR Hari Ini

MAPPI Soroti Fenomena Kriminalisasi Penilai Pertanahan

Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.

DPR Sebut BUMD Harus Lepas dari Intervensi Politik untuk Jadi Kekuatan Ekonomi

Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI

Timnas Futsal Indonesia kini Diperhitungkan dalam Peta Persaingan Asia

Menurut Azis, perlawanan sengit yang ditunjukkan anak asuh Hector Souto membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap dalam peta futsal internasional.

Komisi V DPR Sebut Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Aceh-Sumatra Sudah 95%

Sudjatmiko menambahkan, pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, sebab, dana untuk perbaikan pascabencana mencapai angka Rp 70 triliun untuk tiga tahun.

Komisi II DPR Usulkan Pembentukan Pansus Guna Benahi Perbatasan Papua

Persoalan perbatasan di Papua tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Dibutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk menyinergikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga yang terlibat.

Mahasiswa Gugat Aturan Recall Anggota DPR ke MK, Nilai Suara Rakyat Diabaikan

Tanpa pilihan rakyat, kader partai tidak akan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Namun setelah terpilih, justru partai politik memiliki kendali penuh melalui mekanisme recall.

DPR Soroti Masih Banyaknya Warga RI Berobat ke Malaysia

Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.

Komisi VIII DPR Minta Mensos Percepat Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat

Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.

Izin 28 Perusahaan Dicabut, DPR Minta Denda untuk Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

Kejelasan alokasi dana denda menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses pemulihan lingkungan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. 

DPR Ungkap Alasan Adies Kadir Jadi Hakim MK: Punya Rekam Jejak Cemerlang

Pergantian ini dilakukan demi menjaga kepentingan konstitusional lembaga DPR serta upaya memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi agar kembali pada fungsi hakikinya.

DPR RI Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di RS Daerah

Irma menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan dokter spesialis maupun subspesialis yang berdampak pada tidak optimalnya akses pelayanan kesehatan.

Komisi I DPR: Negara Tak Boleh Lunak, WNI Gabung Tentara AS Langgar UU Kewarganegaraan

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa UU Kewarganegaraan secara tegas melarang WNI bergabung dengan angkatan perang negara asing tanpa izin negara.

Lampaui Target, DPR Apresiasi Capaian Pelunasan Biaya Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah.

Anggota DPR RI Minta Patroli Laut Diperketat usai Terungkap Penyelundupan WNA asal Tiongkok

Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.

Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi HGU Sugar Group

Langkah hukum ini dinilai krusial untuk menyelamatkan aset negara, terutama karena lahan yang disidik seluas 85.244,95 hektar tersebut diduga berkaitan dengan lahan milik TNI AU.

DPR : RUU Perampasan Aset Penting Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Negara

RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.

Bahas RUU PPRT, Melly Goeslaw Tekankan Perlindungan dan Martabat Pekerja Rumah Tangga

Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.

RUU Perampasan Aset Dinilai Mandek karena Minim Political Will DPR dan Pemerintah

RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Komisi II DPR: Sinkronisasi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Program Strategis Presiden Prabowo

Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.

Komisi X Nilai Hasil TKA Harus Jadi Bahan Evaluasi Pembelajaran

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia