Berita Terbaru Usman Hamid Hari Ini

Laporan Tahunan Amnesty International: Dunia Masuki Era Predatoris yang Ancam Hukum Internasional

Laporan tersebut memberikan catatan merah terhadap sejumlah peristiwa global yang dinilai meruntuhkan fondasi perdamaian. 

Amnesty International Rangkum Perjalanan Pemerintah Sepanjang 2025, Ini Kesimpulannya

Usman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga awal 2026, para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), jurnalis, dan aktivis harus menghadapi ancaman.

Narasi 'Antek Asing' Dinilai untuk Bungkam Suara Kritis

Usman menilai tudingan Presiden Prabowo tersebut merupakan sebuah pola yang sistematis. 

Penanganan Kasus Terkesan Lambat, Usman Hamid Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Andrie Yunus

Untuk menjamin objektivitas, Usman mendesak Presiden melibatkan masyarakat sipil dan tokoh berintegritas dalam TPF.

Kabais TNI Serahkan Jabatan, Usman Hamid : Kita Berhak Tau yang Terjadi

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan bahwa langkah Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo yang menyerahkan jabatannya belum cukup

Pengamat: Keterlibatan Militer Tangani Terorisme Bukan Pilihan Utama

Persoalan terorisme merupakan kejahatan sipil yang harus ditangani polisi yang tunduk pada hukum sipil.

Usman Hamid: Kekerasan di Tual Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Polri

Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.

Kekerasan oleh Oknum Polisi Jalan Terus, Reformasi Polri Mandek

Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.

Laras Divonis Bersalah tanpa Penjara, Pukulan Telak Kebebasan Berekspresi

AMNESTY International Indonesia menilai vonis bersalah Laras Faizati dalam perkara penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025  bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi

Anggota TNI di Sidang Nadiem Makarim, Usman Hamid : Jelas Menormalisasi Militerisme di Pemerintahan Sipil

DIREKTUR Amensty International Indonesia Usman Hamid menilai hadirnya anggota TNI di sidang Nadiem Makarim  jelas menormalisasi praktik militerisme di pemerintahan sipil

Tentara di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International Indonesia : TNI bukan Satpam Jaksa,

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan

Amnesty: Penyempurnaan Komando Operasi Berpotensi Perparah Konflik Papua

Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Amnesty Desak Polri Bebaskan Para Aktivis yang Dikriminalisasi pada Demo Agustus

Amnesty juga menyerukan agar seluruh tahanan yang ditangkap selama aksi unjuk rasa damai antara 25-31 Agustus 2025 segera dibebaskan.

Aktivis Demo Agustus Dikenai Pidana, Amnesty Nilai sebagai Pembungkaman

Para aktivis demo Agustus, termasuk Delpedro Marhaen, dikenai berbagai pasal pidana, termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan pasal UU ITE.

Prabowo harusnya Evaluasi Kebijakan, bukan Tuduh Makar dan Terorisme

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan pernyataan Presiden yang mengklaim adanya aksi makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi.

Koalisi Masyarakat: Fadli Zon Berupaya Hapus Sejarah Kelam Tragedi 1998

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.

Fadli Zon Dianggap Mendiskreditken Kerja TGPF dan Berupaya Membelokkan Sejarah

Fadli Zon dinilai telah gagal dalam memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

UU TNI Menjauhkan TNI dari Fungsi Utamanya

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid terus menyuarakan kekecaewaannya terkait UU TNI. 

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia