Berita Terbaru Tembakau Hari Ini

Kabupaten Kuningan Miliki 4 Varietas Tembakau Lokal

Capaian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing petani sekaligus melindungi kekayaan genetik lokal dari tingkat daerah ke panggung nasional

Ini Tanggapan Pengusaha terkait Wacana Pembatasan Tar dan Nikotin

Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia

Kementerian Keuangan Sebut 4 Pilar Utama Fiskal Bakal Terdampak Akibat Pembatasan Nikotin dan Tar

Regulasi yang tidak implementatif justru menjadi karpet merah oknum tertentu, sehingga mungkin saja beralih ke produk ilegal.

Pembatasan Kandungan Nikotin dan Tar Harus Pikirkan Kondisi Lokal

Jika diterapkan tanpa kesiapan ekosistem yang mendukung, petani tembakau bakal menghadapi tekanan ekonomi yang serius.

Asosiasi Petani Tembakau Sebut Panen Terancam tidak Terserap Akibat Pembatasan Tar dan Nikotin

Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi. 

Petani Tembakau Jawa Barat Kembali Digoyang Upaya Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin

Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)

Regulasi Tar dan Nikotin Harus Pertimbangkan Karakteristik Industri Tembakau Nasional

Proses perumusan kebijakan masih minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif.

Wacana Pembatasan Kadar Maksimal Tar & Nikotin Picu Potensi Tumpang Tindih Peraturan

Regulasi yang lebih ketat berpotensi mengubah peta persaingan usaha di sektor industri hasil tembakau.

Perlu Keseimbangan Konstitusional dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kepatuhan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.

Pakar UNS: PP Kesehatan Harus Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat

Melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA), para peneliti UNS mendorong adanya pengujian dampak aturan secara berkala untuk memastikan keadilan bagi seluruh sektor.

Batasan Nikotin dan Tar Disebut Berpotensi Matikan Ekosistem Industri Hasil Tembakau

Perubahan regulasi yang mendadak akan menyebabkan kerugian besar terhadap stok tembakau yang telah dibeli industri saat ini. 

Harmonisasi dan Keadilan dalam Kebijakan Pertembakauan Harus Terus Didorong

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS menyoroti adanya ketegangan antara aspek kesehatan dan perlindungan ekonomi dalam aturan pertembakauan.

Pengusaha Tembakau Menunggu Kepastian Penambahan Layer Tarif Cukai

Pengusaha tembakau Madura menagih janji penambahan layer tarif CHT oleh Menteri Keuangan. KEK Tembakau diharapkan dorong industrialisasi lokal.

Pengusaha Ungkap Paradoks Cukai Rokok, Mesin Fiskal tapi Ruang Gerak Industri Rakyat Dipersempit

Langkah pemerintah yang membatasi pesanan pita cukai SKT sangat tidak adil karena sektor ini merupakan industri padat karya, 

Konsumsi Tembakau Picu Lonjakan Kematian Kardiovaskular

Berdasarkan Global Burden of Disease (GBD) Study 2021, jumlah perokok laki-laki di Indonesia mencapai 63,2 juta jiwa, sementara perokok perempuan tercatat 11,6 juta jiwa.

BRIN Dorong Kebijakan Berbasis Risiko untuk Seimbangkan Industri Tembakau dan Kesehatan

BRIN menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Wacana Plain Packaging Kemenkes Berisiko Tingkatkan Rokok Ilegal

Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.

Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.

Legislator PDIP Soroti tidak Masuknya Tembakau dalam RUU Komoditas Strategis

Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.

Legislator Tolak Wacana Framework Convention on Tobacco Control

Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia