Berita Terbaru TNI isi jabatan sipil Hari Ini

Pengamat Soroti Militerisasi Politik dan Kabinet yang Dinilai tak Produktif

MASUKNYA unsur militer ke ruang-ruang sipil kembali menjadi sorotan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Militerisasi Bayangi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

SATU tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlihatkan tren kemunduran dalam reformasi demokrasi. Peran militer di ranah sipil kian menguat,

Ketua MK Soroti Kejanggalan Pasal Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit Militer dalam Uji Materi UU TNI

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menyoroti adanya potensi kontradiksi dalam Pasal 47 UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengisian jabatan sipil oleh TNI

Pengujian UU TNI, DPR Sebut TNI Isi Jabatan Sipil tak Langgar Konstitusi

KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.

Panglima TNI : Prajurit Aktif  di Luar 14 Institusi Segera Mundur

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan prajurit aktif mundur jika masih menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang diatur oleh Undang-Undang TNI hasil revisi

Pakar Soroti Peran Militer dalam Jabatan Sipil pada Revisi UU TNI

Peran militer dalam pemerintahan bisa kembali menguat jika kekuatan sipil melemah akibat konflik internal di partai politik atau ketidakstabilan pemerintahan sipil.

Revisi UU TNI akan Disahkan Besok, 2.569 TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Jika Revisi UU TNIdisahkan besok pada Kamus (20/3), sebanyak 2.569 perwira TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil harus siap untuk mundur atau pensiun dini dari dinas militer.

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

Istana Klaim Revisi UU TNI Tak Bakal Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

MENTERI Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menegaskan revisi UU No. 34 Tahun 2011 tentang TNI atau revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

TNI Klaim Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara

KAPUSPEN TNI Mayjen Hariyanto menilai Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara.

Akademisi Minta Pembahasan Revisi UU TNI Dihentikan

KELOMPOK akademisi meminta pembahasan revisi UU TNI untuk dihentikan karena bertentangan dengan prinsip hukum dan transparansi publik.

PKB: Harus Hati-hati Tempatkan TNI di Jabatan Sipil

Penempatan individu dalam satu jabatan harusnya didasarkan prinsip meritokrasi.

Komisi I: TNI Aktif Harus Mundur jika Ditempatkan di Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harusmundur jika isi jabatan sipil.

Revisi UU TNI, Penempatan Prajurit TNI Aktif di Bidang Kelautan dan Perikanan Disebut Paling Rasional

Penempatan prajurit TNI aktif pada bidang Keamanan Laut serta Kelautan dan Perikanan menjadi hal yang dapat dirasionalisasi dalam revisi UU TNI.

Legislator NasDem Usul Penempatan TNI di Jabatan Sipil Diatur Panglima

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggaraini mengusulkan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dapat diatur dalam peraturan panglima TNI

Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

KOMISI I DPR RI dan pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif yang Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan memastikan semua prajurit aktif TNI yang kini tengah menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri. 

TNI Isi Jabatan Sipil, Komisi I DPR: Kasihan ASN Merintis Karir tapi Datang Tentara

ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut perlu kehati-hatian dalam menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Hasanuddin menilai menempatkan TNI di jabatan sipil tak sesuai dengan fungsinya.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia