Berita Terbaru Pilkada Hari Ini

Bupati Cilacap Kena OTT, Pakar: Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Pasca-Pilkada

Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung

Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.

500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak

Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.

Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat

SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.

Prabowo Bahas Wacana Pilkada tidak Langsung dengan Tokoh Nasional

Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik. 

Cegah Praktik Kecurangan Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah

Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.

Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis

Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.

Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar

Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026 

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada

Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan. 

Revisi UU Pemilu & Pilkada Dibahas Terpisah, Perludem: Kemunduran Demokrasi

Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.

Sikap PKS Soal Pilkada Cerminkan Upaya Jaga Kedaulatan Rakyat

PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.

Sikap PDI Perjuangan tak Berubah soal Pilkada, Ini Pernyataan Lengkapnya dari Hasto

PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.  

Hasto: Sikap PDIP Jelas Tolak Wacana Pilkada melalui DPRD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wali Kota Tasikmalaya Setuju Pilkada tak Langsung Lewat DPRD karena Efisiensi Anggaran

WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia