Berita Terbaru MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyaraka Hari Ini

Menko Yusril: Pembentukan TPF Kasus Andrie Yunus akan Makan Waktu

Menko Yusril Ihza Mahendra menanggapi desakan pembentukan Tim Pencari Fakta terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Yusril: WNI Masuk Dinas Militer Asing tidak Langsung Kehilangan Status Kewarganegaraan

Menurut Yusril, WNI yang masuk dalam dinas militer asing tidak serta-merta kehilangan status kewarganegaraannya. 

WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Menko Yusril: Status WNI Tidak Hilang secara Otomatis

Yusril menyatakan telah mengoordinasikan jajaran kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar RI di Washington dan Moskow.

Menteri Yusril: Pilkada Tidak Langsung Lebih Efektif Tekan Politik Uang

Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.

Siap Berdiskusi Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, Yusril: Keduanya Konstitusional

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk kemungkinan mengembalikannya menjadi pemilihan tidak langsung. 

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

PEMERINTAH memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap UU Polri

Yusril Sepakat Perlunya Pembentukan Badan Legislasi Nasional

Maka dari itu, kata dia, kementerian koordinator (kemenko) perlu memegang peran strategis agar litigasi yang menyangkut kepentingan negara berjalan lebih solid.

Yusril Sepakat Perlunya Pembentukan Badan Legislasi Nasional

Maka dari itu, kata dia, kementerian koordinator (kemenko) perlu memegang peran strategis agar litigasi yang menyangkut kepentingan negara berjalan lebih solid.

UU Narkotika Bakal Direvisi, Bedakan Pengedar dan Pengguna

Pemerrintah mengungkapkan rencana memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terdapat pembeda yang jelas antara pengedar dan pengguna.

Pemerintah Ogah Terbitkan Visa untuk Atlet Israel

Yusril menegaskan penolakan penerbitan visa untuk atlet Israel ini bukti pemerintah tidak mau berkontak dengan negara tersebut. Meskipun, di sektor olahraga.

Yusril: Upaya Reformasi Polri Tidak bakal Tabrakan

Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.

Menko Yusril: Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung 2026

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yusril: Tim Independen Pencari Fakta LNHAM Bukan Arahan Presiden

Yusril menjelaskan pembentukan tim independen oleh enam LN HAM berbeda dengan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagaimana diusulkan Gerakan Nurani Bangsa.

Yusril Sarankan TNI Buka Dialog dengan Ferry Irwandi

Hal itu berkaitan dengan rencana TNI yang bakal melaporkan Ferry Irwandi ke Kepolisian. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024. 

Yusril: Persoalan TNI dan Ferry Irwandi Sebaiknya Dianggap Selesai

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan antara TNI yang sempat disebut akan melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi sebaiknya dianggap selesai. 

Yusril: Pelaku Demo Anarkis di Makassar Diberi Makan 3 Kali Sehari

Yusril Ihza Mahendra mengatakan semua tersangka berdasarkan penuturannya mengaku jika selama dalam proses penahanan untuk penyelidikan diperlakukan baik dan bahkan tidak ada yang dipukuli.

Yusril Persilakan DPR Ubah Draf RUU Perampasan Aset

Yusril meminta seluruh pihak untuk tidak ragu kepada pemerintah. Apabila DPR sudah siap, Presiden akan menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Menko Yusril: Abolisi Tom Lembong Upaya Menegakkan Supremasi Hukum

Menurutnya, langkah itu penting sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan supremasi hukum di negara Indonesia.

Ekstradisi Paulus Tanos Berlarut, Ini Penjelasan Menko Yusril

Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia 

Menko Yusril Pastikan Hambali Berstatus WNI

Mantan Menteri Kehakiman RI itu mengaku tahu detail sosok Hambali saat terlibat dalam peristiwa Bom Bali tahun 2002. Menurut Yusril, dokumen tentang data diri Hambali masih tersimpan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia