Berita Terbaru Mafia tanah Hari Ini

Imparsial Kritik Pendekatan Pidana dalam Konflik Agraria, Warga Rentan Dikriminalisasi

Imparsial kritik penggunaan aparat TNI/Polri dalam konflik agraria. Annisa Yudha desak pendekatan perdata dan mediasi guna cegah kriminalisasi warga lokal.

Bersengketa dengan Jusuf Kalla, GMTD Justru Laporkan Penyerobotan Lahan di Tanjung Bunga ke Polri

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang. 

Sengketa Lahan JK, DPR: Orang Besar Saja Digituin Apalagi Rakyat Kecil

KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia. 

Kuasa Hukum JK Bongkar Modus Lippo dan Dugaan Libatkan Oknum TNI dalam Eksekusi Lahan

KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare. 

Komisi III DPR Diminta Jernih Melihat Kasus Mafia Tanah di Sumsel

KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban. 

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

Kelola Tanah Negara yang Bersih, BBT Gandeng KPK

Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.

Polisi Bongkar Praktik Mafia Tanah di Kalsel yang Rugikan Korban Rp52 Miliar

APARAT kepolisian mengungkap kasus mafia tanah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Tanpa Kekerasan, Begini Cara Bank Tanah Ubah Mafia Jadi Mitra

Badan Bank Tanah humanis tangani konflik lahan eks-HGU di Poso. Edukasi lapangan berhasil buat oknum serahkan tanah negara tanpa kriminalisasi.

Ditreskrimum Kepri Ungkap 44 Sertifikat Tanah Palsu, Ratusan Jadi Korban

Kasus ini terungkap setelah seorang warga berinisial SA mendatangi kantor BPN Tanjungpinang pada Februari 2025 untuk mengubah sertifikat analog ke versi digital.

Menteri ATR BPN Sebut Kasus Mbah Tupon Bukan Mafia Tanah

KASUS dugaan penipuan tanah yang dialami Mbah Tupon di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belakangan ini viral.

Anggota Komisi III DPR: Berantas Mafia Tanah dari Badan Pertanahan

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia. 

Mafia Tanah makin Berani, Tanah Milik Lansia di Bali Dipecah Jadi 26 Sertifikat

MAFIA tanah di Bali semakin berani dan terang-terangan. Terbaru, tanah milik pria tua berusia 72 tahun bernama Made Gede Gnyadnya dipecah ke dalam bentuk 26 sertifikat HGB. 

Ini Cara Kerja Mafia Tanah di Balik Pagar Laut Tangerang

Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.

Terdakwa Mafia Tanah di Subang dapat Vonis Lebih Ringan

PENGADILAN Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa kasus mafia tanah, Ani Kartini Kustiani (AKK).

Ini Cara Menghadapi Mafia Tanah dari Menteri ATR/BPN

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan upaya untuk menghadapi mafia tanah.

1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur. 

Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menteri ATR/BPN Koordinasi dengan Kapolri Bahas Strategi Pemberantasan Mafia Tanah

Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.

DPR Sebut Perlu Satgas Khusus untuk Berantas Mafia Tanah

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia