Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT EMJI Indonesia Prima afiliasi dari EMJI Capital Investment Ltd bergerak di bidang konsultan keuangan dan fasilitator, berdiri sejak 2012. Yopi Pebri, SH, selaku kuasa hukum menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan di mediaindonesia.com yaitu Tersangka Pengemplang Pajak Penambahan Nilai yang telah mencemarkan nama baik perusahaan kliennya tersebut.
PT EMJI Indonesia Prima dicatut namanya dalam pemberitaan oleh sejumlah media online nasional dan daerah yang menyebut nama badan hukum perseroan PT EMJI Indonesia Prima dan jabatan Direktur PT EMJI Indonesia Prima atas nama tersangka dengan inisial SHK terkait perkaranya yang telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No.167/Pid.Sus/2023/PN Tng.
"Kami menyampaikan bahwa media tersebut telah salah menyampaikan data nama perusahaan milik tersangka tersebut. Tersangka dengan inisial SHK tersebut bukanlah direktur dari perusahaan kami dan tidak pernah bekerja di perusahaan kami dan bahkan tidak pernah kami kenal. Perusahaan kami tidak bergerak di bidang advertising akan tetapi bergerak dalam bidang konsultan dan fasilitator," ujar Yopi Pebri dalam keterangan tertulis, Senin (17/4).
Menanggapi pemberitaan tersebut, PT EMJI Indonesia Prima telah memuat klarifikasi di website resmi perusahaan yaitu https://emji.co.id/id/klarifikasi-berita-hoax-pengemplang-pajak/. Dengan ini, pihaknya meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pemberitaan tersebut karena telah memberitakan berita yang tidak benar terhadap PT EMJI Indonesia Prima. (RO/Z-2)
Dewan Pers menyerahkan masukan RUU Hak Cipta kepada Menteri Hukum untuk melindungi karya jurnalistik dari eksploitasi AI dan penggunaan tanpa izin.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas.
Dewan Pers menyoroti perjanjian dagang RI-AS yang berpotensi membuka kepemilikan asing 100% di sektor media dan melemahkan aturan platform digital bagi pers.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved